Kemenhub Sediakan 309 Rute Pesawat Perintis di 3T, Anggarannya Segini

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan anggaran Rp6,12 triliun untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada 2027. Anggaran tersebut bakal digunakan untuk menjaga jasa penerbangan perintis, mengembangkan sejumlah bandar udara, hingga memperkuat akomodasi keselamatan dan keamanan penerbangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan, pagu anggaran tersebut meningkat setelah mendapat pergeseran dan tambahan anggaran sebesar Rp837,2 miliar dari pagu sugestif sebelumnya sebesar Rp5,29 triliun.

"Kebutuhan Ditjen Perhubungan Udara tahun anggaran 2027 adalah sebesar Rp14,14 triliun. Pagu sugestif Ditjen Perhubungan Udara tahun 2027 sebesar Rp5,29 triliun, menjadi sebesar Rp6,12 triliun, di mana terdapat pergeseran dan tambahan anggaran sebesar Rp837,2 miliar, sehingga tetap terdapat backlog kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar Rp8,01 triliun," kata Lukman dalam rapat dengar pendapat (RDP) berbareng Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Lukman memaparkan, dari total pagu Rp6,126 triliun, sebesar Rp3,29 triliun dialokasikan untuk program prasarana konektivitas dan Rp2,84 triliun untuk program support manajemen.

Adapun berasas jenis belanja, Rp1,241 triliun alias 20,26% merupakan shopping pegawai, Rp1,017 triliun alias 16,61% shopping peralatan operasional, serta Rp3,868 triliun alias 63,14% shopping non-operasional.

Layani 309 Rute Penerbangan Perintis

Salah satu penggunaan anggaran terbesar diarahkan untuk jasa keperintisan. Kemenhub mengalokasikan Rp788,51 miliar untuk jasa penerbangan perintis nan mencakup 262 rute penumpang dan 47 rute kargo di 23 koordinator wilayah perintis.

"Layanan keperintisan telah dialokasikan total 309 rute perintis, terdiri dari 262 rute perintis penumpang dan 47 rute perintis kargo," ujarnya.

Lukman menyebut jasa tersebut menjadi bagian dari upaya Ditjen Perhubungan Udara dalam menjaga konektivitas wilayah.

"Komitmen Ditjen Perhubungan Udara dalam mendukung pelayanan perintis dengan mengutamakan peningkatan gelombang penerbangan nan mendukung konektivitas area 3TP," tutur dia.

Kembangkan Sejumlah Bandara

Selain penerbangan perintis, anggaran 2027 juga digunakan untuk pengembangan sejumlah bandar udara di beragam wilayah.

Untuk support pelayanan, Ditjen Perhubungan Udara mengalokasikan Rp1,289 triliun alias 21,63% dari total pagu. Anggaran ini antara lain mencakup pengembangan bandar udara nan didanai melalui SBSN.

Beberapa airport nan masuk dalam program tersebut antara lain Bandara Wanam, Bandara Mopah Merauke, Bandara Naha, Betoambari, Tampa Padang, Nop Goliat Dekai, Babo, dan Gorontalo.

Pengembangan juga diarahkan ke sejumlah airport lainnya, ialah Siboru Fakfak, Singkawang, Pangsuma, Rahadi Usman, Bone, Sugimanuru, FL Tobing, Muara Bungo, Selayar, dan Banda Neira. Selain itu, terdapat penyusunan studi perencanaan pada 12 letak dan pemenuhan gedung operasional pada 45 lokasi.

Adapun unik untuk mendukung area sentra produksi pangan, Kemenhub bakal mengembangkan airport di Wanam dan Mopah.

"Pengembangan airport pendukung sentra produksi pangan pada dua lokasi, ialah Bandara Wanam dan Bandara Mopah. Hal ini didasarkan penugasan Kementerian Perhubungan dalam Inpres Nomor 14 tahun 2025, bahwa Menteri Perhubungan diinstruksikan melakukan percepatan pembangunan pengembangan bandar udara sebagai pendukung area swasembada pangan, energi, dan air nasional, melalui penyusunan perencanaan teknis, pembangunan fasilitas, verifikasi hasil pembangunan, dan operasional bandar udara," jelas dia.

Untuk mendukung area 3TP, pengembangan dilakukan di Bandara Nop Goliat Dekai dan Bandara Naha Tahuna. Sementara untuk mendukung area industri, pengembangan dilakukan di Bandara Babo.

Pengembangan konektivitas kewilayahan juga dilakukan di empat lokasi, ialah Bandara Tampa Padang, Bandara Betoambari, Bandara Siboru, dan Bandara Banda Neira.

"Kemudian, pengembangan airport support konektivitas kewilayahan di empat letak ialah Bandara Tampa Padang, Bandara Betoambari, Bandara Siboru, dan Bandara Banda Neira," beber Lukman.

Sementara itu, Bandara Gorontalo mendapatkan support untuk pengembangan sebagai airport embarkasi haji.

Rp1,17 T untuk Keselamatan Penerbangan

Anggaran besar lainnya dialokasikan untuk keselamatan dan keamanan penerbangan. Ditjen Perhubungan Udara menyiapkan Rp1,176 triliun alias 19,19% dari total pagu.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengawasan dan pengendalian keselamatan serta keamanan penerbangan, rehabilitasi prasarana bandar udara, pemenuhan akomodasi keselamatan dan keamanan, hingga pemeliharaan operasional teknis bandar udara.

"Dukungan keselamatan keamanan penerbangan, dialokasikan Rp1,176 triliun alias sebesar 19,19% dengan aktivitas pengawasan dan pengendalian, ramp check, inspeksi, surveilans, evaluasi, verifikasi, training inspektur, rehabilitasi prasarana, pemanduan akomodasi keselamatan keamanan, serta pemeliharaan akomodasi bandar udara," ujarnya.

Secara lebih rinci, pemenuhan akomodasi keselamatan dan keamanan penerbangan mencakup rehabilitasi prasarana bandar udara di 31 lokasi, rekondisi PKP-PPK di 20 lokasi, optimasi airfield lighting di 6 lokasi, pengadaan dan pemasangan PAPI di 2 lokasi, peralatan keadaan darurat di 23 lokasi, X-ray dan WTMD di 14 lokasi, serta CCTV di 31 lokasi.

Rehabilitasi 8 Bandara Pascabencana

Anggaran 2027 juga diarahkan untuk rehabilitasi bandar udara nan terdampak bencana. Program tersebut mencakup 8 lokasi, ialah tiga airport di Sumatra dan lima airport di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Rehabilitasi pasca musibah pada wilayah Sumatra dengan tiga letak ialah Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Blangkejeren, dan Bandar Udara FL Tobing. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur dengan lima letak ialah Bandar Udara Frans Sales Lega Ruteng, Bandar Udara Labuan Bajo, Bandar Udara Soa Bajawa, Bandar Udara Frans Seda Maumere, dan Bandar Udara Hasan Aroeboesman Ende," ungkap dia.

Dengan beragam alokasi tersebut, Lukman mengatakan pergeseran dan penambahan anggaran diarahkan untuk menjaga pelayanan publik, sekaligus memperkuat konektivitas dan keselamatan penerbangan.

"Pergeseran dan penambahan anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendukung pemenuhan standar keselamatan dan keamanan penerbangan," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]