Kemenhaj Siagakan Klinik Darurat saat Puncak Haji

Ilustrasi(Dok KKHI Mekah)

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan kesiapan prasarana kesehatan untuk puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Salah satu langkah nan disiapkan adalah pengoperasian sejumlah klinik darurat di titik-titik untuk kebutuhan penanganan sigap bagi jemaah.

Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf berbareng Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar saat mengecek kesiapan pelayanan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Makkah, Sabtu (23/5).

Irfan mengatakan kunjungan rombongan Amirulhaj ke KKHI ini bermaksud memastikan kesiapan tenaga kesehatan (nakes) sekaligus mengevaluasi pelayanan nan telah melangkah selama musim haji.

Ia mengakui operasional tahun ini dihadapkan pada tantangan izin kesehatan di Arab Saudi nan cukup ketat dan dinamis. Kendati demikian, nakes Indonesia dinilai adaptif dalam menjaga kualitas pelayanan tanpa melanggar patokan setempat.

“Memang ada beberapa hambatan mengenai izin nan bertindak di sini, tetapi teman-teman berupaya menyesuaikan diri, gimana tetap mematuhi izin namun tetap bisa memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah kita,” katanya.

Terkait taktis pelayanan medis di Armuzna, Irfan kembali menegaskan keberadaan klinik darurat menjadi upaya awal sebelum jemaah memerlukan tindakan lebih lanjut di akomodasi kesehatan nan disiapkan pemerintah Arab Saudi.

“Klinik-klinik untuk pelayanan darurat, tetapi tetap bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah Saudi. Pada kondisi tertentu, jemaah kudu segera dirujuk ke rumah sakit di Saudi,” jelasnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, ada 1.200 nakes disiagakan.  “Kami mempunyai sekitar 1.200 tenaga kesehatan. Tiap kloter ada satu master dan satu perawat, kemudian di PPIH juga ada ratusan tenaga kesehatan. Insya Allah ini bakal bisa melayani jemaah kita selama Armuzna,” ungkapnya.

Di sisi lain, Irfan memaparkan mengenai penurunan signifikan nomor jemaah nan sakit maupun wafat pada musim haji tahun ini. Menurutnya, perbaikan info klinis ini merupakan akibat positif dari pengetatan syarat istitha'ah kesehatan sejak di tanah air.

“Salah satu alasannya lantaran pemeriksaan istitha’ah kesehatan di tanah air relatif lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Sehingga hari ini nan dirawat turun drastis, nan meninggal juga turun drastis,” ujarnya.

Adapun mengenai skema safari wukuf bagi jemaah lansia dan golongan akibat tinggi (risti), pemerintah terus mencari jalan tengah melalui jalur diplomasi resmi agar pelaksanaannya kelak tidak menabrak koridor norma setempat.

“Safari wukuf secara resmi memang tidak diperbolehkan oleh otoritas Saudi, tetapi kita bakal mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan nan tidak melanggar izin dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Saudi,” katanya.

Pada kesempatan nan sama, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi tim medis Indonesia dalam pelayanan haji 2026.

“Terima kasih kepada para tenaga kesehatan nan sangat handal menghadapi izin Pemerintah Saudi nan super ketat dan terus berubah. Teman-teman master bisa mengantisipasi dengan kepintaran dan langkah-langkah nan tepat,” ujar Muhaimin.

Muhaimin menambahkan, dinamika di lapangan haji 2026 bakal menjadi bahan pertimbangan berkala agar tata kelola pelayanan kesehatan haji ke depan jauh lebih adaptif, taktis, dan protektif terhadap jemaah.

“Ke depan, Kementerian Haji bakal terus mendapatkan masukan dari para master dan tenaga kesehatan di lapangan agar pola pelayanan semakin efektif, efisien, dan memberi faedah nan lebih besar bagi jemaah,” ujarnya. (H-2)