Kemenhaj Saudi Evaluasi Haji 2026, DPR Desak Perbaikan Sistem

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko meminta pertimbangan penyelenggaraan ibadah haji 2026 kudu menjadi momentum untuk perbaikan sistem dan tata kelola haji. Meski mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun 2026 melangkah dengan baik, Singgih menilai keberhasilan tersebut tidak boleh membikin Kemenhaj lengah.

"Justru pertimbangan pasca-haji kudu menjadi budaya perbaikan berkepanjangan _(continuous improvement)_, lantaran pelayanan haji selalu menghadapi tantangan nan semakin kompleks dari tahun ke tahun," ujar Singgih dalam keterangannya, Kamis (2/7/2026).

Kendati demikian, Singgih menyoroti tiga konsentrasi pertimbangan nan disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, ialah tata kelola di Mina, persyaratan istitha'ah, serta keterlambatan (delay) penerbangan.

Menurutnya, tiga persoalan itu merupakan rumor strategis nan memang memerlukan perhatian berbareng antara Pemerintah Arab Saudi dan seluruh negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia.

Singgih menilai, area Mina hingga saat ini tetap menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keterbatasan kapabilitas lahan nan kudu menampung jutaan jemaah dalam waktu berbarengan menjadikan pengaturan mobilitas, penempatan tenda, pengedaran logistik, hingga pengelolaan arus manusia memerlukan sistem nan semakin modern dan berbasis teknologi.

"Mina merupakan episentrum pelayanan haji. Selama kapabilitas area ini tetap terbatas sementara jumlah jemaah bumi terus meningkat, maka dibutuhkan penemuan tata kelola nan lebih adaptif. Indonesia perlu terus memperjuangkan penambahan kapabilitas layanan, optimasi penempatan tenda, serta penguatan sistem manajemen pergerakan jemaah berbasis info digital," tegasnya.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji beberapa tahun terakhir, kata dia, keberhasilan pelayanan di Mina tidak hanya berjuntai pada kesiapan petugas, tetapi juga pada kebijakan kuota, pengaturan agenda pergerakan jemaah, hingga koordinasi lintas syarikah.

Sedangkan mengenai persyaratan istitha'ah, Singgih menilai, kebijakan tersebut sejatinya merupakan corak perlindungan terhadap keselamatan jemaah, bukan sekadar persyaratan administratif. Menurutnya, penyelenggaraan istitha'ah kesehatan kudu dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis standar medis nan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan nan berbeda terhadap calon jemaah.