Kemendagri Gelar Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi untuk Sinkronisasi

Jakarta -

Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) memperkuat sinkronisasi komunikasi antara pemerintah pusat dan wilayah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintahan Dalam Negeri.

Acara nan berjalan 7-10 April 2026 ini digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir nan dibacakan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menyampaikan penguatan sinkronisasi komunikasi krusial untuk menjaga konsistensi penyampaian kebijakan di tengah dinamika arus info nan semakin cepat.

Benni menekankan perlunya keselarasan narasi antara pemerintah pusat dan wilayah agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

"Pemerintah pusat dan wilayah tidak melangkah sendiri-sendiri, tetapi bergerak berbareng dalam satu narasi, satu arah, dan satu tujuan," ujar Benni, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).

Benni menegaskan di tengah penyebaran info nan berjalan cepat, komunikasi menjadi aspek penentu keberhasilan kebijakan.

Oleh lantaran itu, pemerintah dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga bisa menyampaikan pesan secara tepat, terstruktur, dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Lebih lanjut, Benni menyampaikan penguatan komunikasi pemerintah merupakan bagian dari kegunaan pembinaan dan pengawasan Kemendagri terhadap pemerintah wilayah (Pemda).

Peran pranata humas dinilai strategis dalam menjembatani kebijakan dengan pemahaman publik, termasuk menerjemahkan bahasa teknokratis menjadi narasi nan mudah dipahami.

Melalui Bimtek ini, Kemendagri mendorong peningkatan kapabilitas aparatur Pemda dalam menyusun strategi komunikasi nan terencana, berbasis data, dan kontekstual, sekaligus membangun ekosistem komunikasi pemerintahan nan terintegrasi.

"Keberhasilan komunikasi pemerintah tidak diukur dari seberapa banyak info nan kita sampaikan, tetapi dari seberapa jauh masyarakat memahami, mempercayai, dan merasakan faedah dari kebijakan nan kita jalankan," pungkasnya.

(hnu/ega)