Kemendagri dan Jasa Raharja Dukung Digitalisasi Layanan Pajak Daerah

Sedang Trending 1 jam yang lalu

Kemendagri dan Jasa Raharja dukung transformasi jasa pajak daerah.

, JAKARTA, – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbareng Jasa Raharja mendukung transformasi jasa pajak wilayah melalui digitalisasi dan integrasi data. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi pemungutan, serta kualitas pelayanan publik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen berbareng untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2026 nan berjalan di Jakarta.

Agus menjelaskan bahwa rapat ini merupakan momentum untuk memperkuat sinergi, inovasi, dan efektivitas pemungutan guna mendukung peningkatan penerimaan daerah. Ia menyebut pentingnya intensifikasi sumber pendapatan, ekstensifikasi pengelolaan, peningkatan sumber daya manusia, serta digitalisasi sistem kerja.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyoroti peran krusial perusahaan dalam ekosistem pengelolaan pendapatan daerah, terutama melalui penguatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Awaluddin mengatakan bahwa Jasa Raharja berkedudukan sebagai penyedia dalam mendorong peningkatan kepatuhan melalui integrasi info dan teknologi. Perusahaan ini telah mengimplementasikan sistem integrasi info registrasi kendaraan dengan pembayaran PKB dan SWDKLLJ secara real-time.

Selain itu, Jasa Raharja mengembangkan sistem analitik untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan dan menghadirkan early warning system agar intervensi dapat dilakukan lebih dini. Pendekatan berbasis info ini bermaksud menciptakan sistem nan tidak hanya menekankan tanggungjawab tetapi juga kemudahan dan kepercayaan.

Jasa Raharja juga memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, serta mitra Samsat di seluruh Indonesia. Implementasi sistem host-to-host di 36 provinsi menjadi fondasi krusial dalam memastikan validitas info dan efektivitas pemungutan.

Upaya ini sejalan dengan semangat transformasi digital nan didorong oleh pemerintah dan ekosistem Danantara Indonesia untuk memperkuat tata kelola BUMN nan adaptif dan berorientasi pada pelayanan prima. Komitmen ini diwujudkan melalui beragam inisiatif nan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dengan prinsip melayani sepenuh hati.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara

Selengkapnya
Sumber Republika Nasional
Republika Nasional