Kemenbud Gandeng BPS Perkuat Pemajuan Kebudayaan Berbasis Data

Jakarta -

Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) terus memperkuat pemajuan kebudayaan berbasis info melalui sinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong kebudayaan sebagai engine of growth nan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Seiring penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 pada April hingga Agustus mendatang, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengapresiasi support BPS dalam memperkuat pedoman info kebudayaan nasional. Ia menegaskan, sejak Kemenbud berdiri, pemajuan kebudayaan difokuskan secara komprehensif pada sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, tidak hanya terbatas pada seni.

"Budaya seringkali dikorelasikan dengan seni, padahal cakupannya jauh lebih luas. Indonesia mempunyai keragaman luar biasa nan dapat disebut megadiversity, nan tercermin dalam beragam ekspresi budaya," ujar Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa (7/4/2026).

Fadli menambahkan, pemajuan kebudayaan dilakukan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, hingga diplomasi budaya, sesuai petunjuk UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ia juga menekankan pentingnya penguatan pedoman info agar kebijakan nan diambil lebih tepat sasaran, termasuk dalam mengukur kontribusi sektor budaya terhadap ekonomi nasional.

"Kami berambisi melalui Sensus Ekonomi, kita dapat memperoleh gambaran nan lebih utuh mengenai kontribusi ekonomi budaya. Dengan info nan tepat, kebijakan nan dihasilkan juga bakal lebih tepat," tegas Fadli.

Menanggapi perihal tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut info statistik mempunyai potensi besar dalam mendukung perumusan kebijakan kebudayaan nan lebih terukur. "Potensi dari Sensus Ekonomi bisa dimanfaatkan oleh Kementerian Kebudayaan," ujar Kepala BPS Amalia.

Dalam paparannya berjudul Kebudayaan dalam Data Statistik, Amalia mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya menunjukkan dinamika nan menarik. Data BPS mencatat 47,56 persen masyarakat usia 5 tahun ke atas menonton pagelaran alias pameran secara langsung, dengan seni musik menjadi nan paling diminati, mencapai 52,55 persen.

Ia juga menyoroti pengetahuan terhadap tradisi lisan nan lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Sementara itu, wisata budaya belum menjadi tujuan utama masyarakat, dengan tingkat kunjungan sekitar 13,19 persen dari total wisata komersial, tetap di bawah wisata alam.

Selain itu, BPS turut memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025 nan merujuk pada standar internasional. Langkah ini dilakukan untuk menangkap dinamika aktivitas ekonomi, termasuk sektor kebudayaan, agar lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Fadli menilai tetap banyak potensi budaya nan belum terintegrasi, termasuk pelaku budaya dan pengelompokkan pekerjaan dalam ekosistem kebudayaan. Karena itu, Kemenbud mendorong koordinasi dengan BPS untuk memetakan info lebih rinci agar dapat diadopsi dalam KBLI dan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), termasuk nan berangkaian dengan kekayaan intelektual.

Kemenbud juga menyatakan mendukung Sensus Ekonomi melalui sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat serta pelaku budaya. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pedoman info kebudayaan nasional sebagai landasan kebijakan berbasis info ke depan.

Dalam pertemuan tersebut turut datang sejumlah pejabat dari BPS dan Kementerian Kebudayaan, termasuk Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha dan jejeran mengenai lainnya.

Lihat juga Video: Buku Sejarah Baru RI Bisa Diakses Publik Akhir Februari 2026

(anl/ega)