Kekerasan Seksual Santriwati di Pekalongan, KPAI Sebut Mulai Banyak yang Melapor

Komisioner KPAI RI Jasra Putra (kanan) dan Pengmat Pemilu Jeirry Sumampaow (kiri) menjadi pembicara dalam obrolan Kontroversi Politisasi Anak dalam Pemilu(MI/ MOHAMAD IRFAN)

DUGAAN kekerasan seksual terhadap santriwati di Padepokan Padhang Ati Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah menuai respons dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner KPAI Jasra Putra menyebut bahwa kejadian ini telah memasuki taraf darurat dan mengindikasikan ada nan ditutupi dari kejahatan tersembunyi di lingkungan pendidikan berasrama.

"Terungkapnya barisan kasus praktik gelap kejahatan seksual oleh ketua pondok pesantren semakin membukakan mata kita tentang situasi darurat nan dibayang-bayangi predator seksual," kata Jasra saat dihubungi, Kamis (28/5).

Jasra menyoroti keberanian masyarakat di lingkungan pesantren, terutama para alumni untuk melaporkan pengalaman traumatik nan mereka alami bertahun-tahun silam. Meskipun demikian, mengungkapkan kasus kekerasan seksual tak mudah. Ada nan baru melaporkan di usia 30 tahun. 

"KPAI mencatat meskipun hukuman norma berat dan pengaruh jera telah diterapkan kepada banyak pelaku sebelumnya, nomor kejadian kejahatan seksual di lembaga pendidikan tetap tidak terbendung," ujar Jasra.

Ia mengatakan banyak santri dan alumni sekarang mulai berani membuka bunyi dan mencari keadilan. Oleh lantaran itu, KPAI membujuk seluruh komponen masyarakat, tokoh pendidikan, dan abdi negara penegak norma bergerak berbareng  memastikan tidak ada lagi anak Indonesia nan masa depannya direnggut oleh predator di lingkungan pendidikan.

Diberitakan sebelumnya, dugaan kekerasan seksual terjadi pada santriwati di Padepokan Padhang Ati, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.  Mapolres Pekalongan Kota telah mengamankan Pimpinan padepokan berinisial AKF, 54, nan saat ini statusnya merupakan terduga pelaku. (H-4)