Kejati Jakarta Geledah Kantor Kementerian PU

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menggeledah instansi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kamis (9/4). Penggeledahan menyasar dua direktorat jenderal mengenai investigasi kasus dugaan korupsi tahun anggaran 2023-2024.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jakarta, Dapot Dariarma, menyatakan tim interogator menyisir ruangan di Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

"Saat ini, Kamis, 9 April 2026, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta sedang melakukan penggeledahan di beberapa ruangan pada Gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk ruang kerja Direktur Jenderal SDA dan Direktur Jenderal Cipta Karya, mengenai investigasi dugaan tindak pidana korupsi pada beberapa item aktivitas Tahun Anggaran 2023-2024," kata Dapot dalam keterangannya, Kamis (9/4).

Menurut Dapot, penggeledahan dilakukan berasas Surat Perintah Penyidikan tanggal 3 April 2026 dan Surat Perintah Penggeledahan tanggal 9 April 2026. Langkah ini diambil untuk mengumpulkan bukti penguat.

"Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses investigasi guna memperoleh serta mengamankan perangkat bukti nan berangkaian dengan perkara dimaksud sehingga dapat memperjelas peristiwa pidana nan sedang ditangani," jelasnya.

Dari hasil penggeledahan tersebut, tim interogator menyita sejumlah peralatan bukti dari beberapa letak nan didatangi.

"Dalam pelaksanaannya, tim interogator mendatangi sejumlah tempat nan diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara tersebut. Dari aktivitas tersebut, interogator mengamankan beberapa peralatan nan diduga relevan dengan proses penyidikan, antara lain berupa arsip dan perangkat elektronik," ujar Dapot.

Seluruh peralatan bukti tersebut sekarang tengah dalam proses pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak kejaksaan.

"Terhadap barang-barang nan telah diamankan bakal dilakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut guna mendukung proses pembuktian dalam tahap penyidikan," tuturnya.

Dapot memastikan proses norma bakal melangkah sesuai patokan nan berlaku.

"Perkembangan lebih lanjut mengenai penanganan perkara ini bakal disampaikan kepada publik sebagai corak keterbukaan info kepada masyarakat," pungkasnya.

Penjelasan Menteri PU

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan penggeledahan tersebut bermaksud untuk melakukan pendalaman.

“Teman-teman dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta datang, meminta izin melakukan pendalaman dengan memasuki beberapa ruangan. Ya sudah, saya tinggal memberikan izin saja,” kata Dody di Jakarta, dilansir Antara.

Menurutnya, para interogator Kejati DKI tersebut datang dengan membawa surat resmi untuk melakukan pendalaman. Namun, dia belum mengetahui persoalan nan diselidiki.

"Mereka mengatakan ada surat tugas, ada surat perintah," ujarnya.

“Beliau-beliau tidak menyampaikan mengenai masalah apa. Hanya mau melakukan pendalaman, begitu saja. Saya tidak tahu (lebih lanjut),” ungkapnya.