Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%, Bima Arya Minta Pemda Petakan Potensi Daerah

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemerintah wilayah memahami potensi wilayah masing-masing untuk mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi wilayah tidak hanya berjuntai pada shopping pemerintah, tetapi juga pada keahlian wilayah membangun ekosistem ekonomi sesuai dengan potensi nan dimiliki.

"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan support dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala wilayah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami gimana langkah menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Bima dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah nan digelar di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Makassar, Jumat (18/9/2026). Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian aktivitas Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi.

Pada kesempatan ini, Bima menekankan realisasi shopping Pemda merupakan salah satu komponen dalam mendorong sekaligus menghitung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tidak dapat serta-merta dijadikan satu-satunya argumen untuk menjelaskan naik alias turunnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

"Bukan berfaedah lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti bakal menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Bima mengatakan terdapat beragam komponen lain nan dapat dikembangkan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia pun mencontohkan wilayah nan bisa membangun ekosistem ekonomi dan mendorong hilirisasi pangan. Upaya tersebut dapat dilakukan meskipun wilayah mempunyai keterbatasan kapabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap (Kabupaten Sidenreng Rappang) nan bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Bima menegaskan Kementerian Dalam Negeri berbareng Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah melalui beragam forum di daerah. Langkah ini bermaksud untuk mengidentifikasi praktik-praktik nan telah melangkah sekaligus menjadi pembelajaran dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Lebih lanjut, Bima menilai capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulsel nan berada di atas rata-rata nasional serta inflasi nan terkendali merupakan modal penting. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tersebut berjalan secara lebih merata dan berakibat nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

"PR-nya adalah, satu, gimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berakibat pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain. Sambil ada penguatan-penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah," pungkasnya.

Sebagai informasi, turut datang dalam pada tersebut Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri La Ode Ahmad Pidana Bolombo, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kemendagri Bachril Bakri, Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri Andi Ony Prihartono, serta para kepala wilayah se-Regional Sulawesi.

(akn/ega)