Kebijakan Pertahankan Harga BBM Subsidi Langkah Penting Jaga Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Ilustrasi(MI/USMAN ISKANDAR)

Di tengah tekanan nilai daya dunia dan perubahan nilai tukar rupiah, pemerintah memilih tetap mempertahankan nilai bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Biosolar.

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah krusial untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meredam potensi tekanan inflasi di dalam negeri, dengan catatan penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite kudu tepat sasaran.

“Tentu saja keberadaan BBM subsidi, Pertalite dan Solar bisa menjadi pilihan masyarakat nan berkuasa menerima subsidi. Bagi mereka nan mampu, perlu empatinya untuk tidak beranjak ke Pertalite alias Solar, lantaran bakal menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran,” kata Direktur Eksekutif Energy Watch Olo Berto Siahaan, Jumat (12/6/2026).

Pada sisi lain, Berto sepakat penyesuaian nilai Pertamax dan Pertamax Green, kudu mempertimbangkan kondisi masyarakat, termasuk daya beli.

Upaya penyesuaian itu, menurut Berto, juga merupakan langkah wajar lantaran sesuai sistem nilai pasar nan bertindak dan kondisi geopolitik.

“Yang naik BBM nonsubsidi. Jadi wajar, jika kudu menyesuaikan dengan sistem pasar global. Pasalnya, sebagian pengadaan kudu diperoleh melalui impor,” lanjut Berto.

Berto mengatakan kebijakan ini kudu diambil Pertamina. Jika tidak, banget mengganggu kondisi finansial badan upaya itu. Apalagi, sebenarnya Pertamina sudah menahan lama kenaikan harga, ialah sejak April 2026.

“Kebijakan ini juga krusial untuk menjaga keberlanjutan pasokan daya dan kesehatan industri hilir migas,” kata Berto.

Berto mengatakan sistem penyesuaian nilai itu sesuai patokan nan berlaku, ialah Kepmen ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Berdasarkan patokan itu, nilai jual BBM nonsubsidi milik badan upaya swasta, memang semestinya mengkuti perkembangan kondisi pasar daya global.

“Apalagi sebagian besar impor sehingga dipengaruhi kondisi geopolitik, termasuk nilai minyak bumi dan nilai tukar mata uang,” kata dia.

Selain itu, juga adanya extra capital alias cost nan diperlukan dalam proses upaya pengedaran daya dari aspek hulu ke hilir 

Dalam kondisi demikian, Berto menilai, jika Pertamina tidak meningkatkan nilai Pertamax dan Pertamax Green, justru bakal berakibat buruk.

“Dalam jangka panjang, bakal muncul tekanan pada keberlanjutan upaya dan investasi sektor energi,” ucapnya.

Ia juga mengatakan nilai BBM saat ini tetap lebih kompetitif daripada negara-negara lain. Meski perihal tersebut juga tidak lepas dari kebijakan masing-masing negara.

Sebagai catatan, Filipina saat ini menjual BBM RON 91 setara dengan Rp24.763 per liter dan RON 95 setara dengan Rp25.160 per liter. Singapura juga begitu. BBM RON 92 dipatok setara Rp47.269 per liter dan RON 95 setara Rp47.815 per liter.

Secara terpisah, personil Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan penyesuaian nilai Pertamax dan Pertamax Green merupakan langkah korporasi nan wajar. “Wajar, lantaran ini BBM nonsubsidi,” ujar Satya.

Satya apalagi mengingatkan publik, bahwa sebelumnya, pemerintah sudah menahan agar nilai Pertamax dan Pertamax Green nan notabene adalah BBM nonsubsidi, tidak dinaikkan.

Hanya saja, tidak mungkin nilai terus ditahan, terlebih dengan semakin melemahnya nilai mata duit dan nilai minyak bumi nan tetap tinggi.

“Dengan perubahan Rupiah dan nilai minyak bumi saat ini, dikembalikan kepada mazhab-nya. Mazhab-nya adalah Pertamax dan Pertamax Green adalah nosubsidi sehingga kudu mengikuti sistem pasar,” kata Satya.

Menurut Satya, penyesuaian nilai Pertamax dan Pertamax Green memang kudu dilakukan. Jika tidak, bisa berpotensi membebani fiskal dan APBN. Dalam perihal ini, pemerintah bakal menanggung defisit anggaran nan semakin besar. (H-2)