KDM Gandeng Insinyur untuk Benahi Angkot dan Transportasi Jabar

Jakarta -

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), membujuk para insinyur di Indonesia untuk menjalankan tugas sesuai dengan kode etik profesi. KDM menilai pihaknya memerlukan peran insinyur untuk menyelesaikan beragam persoalan warga, terutama masalah jangka pendek nan dihadapi sehari-hari, seperti kemacetan dan banjir di Kota Bandung.

Menurut KDM, kemacetan di sejumlah kota di Jawa Barat terjadi lantaran sistem transportasi nan belum tertata dengan baik. Karena itu, dia menawarkan solusi untuk mengganti pikulan umum nan sudah tua dengan pikulan umum baru.

"Tidak usah lagi stor pada tuannya tetapi dibuat karakter wilayah, dimana kelak mobilnya ramah lingkungan, ramah anak, ramah ibu mengandung kemudian juga memberikan kesejahteraan bagi para sopir," kata KDM dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam aktivitas 44th Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 44) nan digelar Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bandung, Jawa Barat, mulai hari ini, Selasa (20/10).

Rencana tersebut bakal segera didiskusikan dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII). KDM juga berpesan agar para insinyur melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan kode etik.

"Di bumi kedokteran itu ada 'mal praktek' dan kemudian kelak itu dibahas di majelis etik dan kemudian ada sanksi. Para insinyur ini sebenarnya sama dengan bumi kedokteran, problem nan terjadi diakibatkan salah perencanaan, salah teknis engineering pengelolaan itu kudu secara terbuka di omongin itu siapa," paparnya.

Bagi insinyur nan melanggar kode etik, Dewan Etik dari PII dapat memberikan putusan balasan dan hukuman ringan hingga berat, termasuk blacklisting agar dia tidak bekerja lagi di sektor riil nan ada di Indonesia.

"Ke depan PII bakal lebih kuat pengaruh etik agar orang bekerja itu dalam tiga hal, ialah demi ketuhanan, demi kemanusiaan dan demi keadilan," harapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PII, Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, menyatakan pihaknya siap melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah, salah satunya dalam sektor transportasi.

"Transportasi umum dalam corak angkot ini memang kita mencari sesuatu nan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Konsep secara umum tetap ada lapangan pekerjaan untuk para pengemudi angkot. Jadi konsep telah diubah pengemudi angkot kedepan mereka seperti UKM dia bakal mempunyai sendiri," pungkasnya.

Menurutnya, wahana transportasi juga kudu diubah menjadi wahana elektronik, termasuk melalui elektrifikasi pada angkot dan penerapan standardisasi.

(akn/ega)