Kampus Bisa Bangun SPPG, Irma NasDem Minta Prioritaskan Masyarakat

Jakarta - Ketua DPP NasDem sekaligus personil Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menyoroti Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) nan mempersilakan kampus mempunyai minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Irma menekankan masyarakat kudu tetap menjadi prioritas utama dalam pembentukan SPPG.

"Kan targetnya pertumbuhan ekonomi masyarakat? Jadi nan kudu didahulukan masyarakat, jangan sampai masyarakat mau join bikin dapur kesulitan lantaran lembaga ikutan bikin dapur," kata Irma kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Irma meminta BGN mengevaluasi dulu dapur SPPG nan tak sesuai standar. Ia menyoroti sejumlah SPPG nan bermasalah lantaran sumber daya manusia (SDM) di dalamnya melakukan pelanggaran.

"Yang paling utama untuk saat ini BGN kudu melakukan pertimbangan dapur-dapur nan tidak sesuai standar dan SPPG nan bandel dalam penyediaan menu dan sudah acapkali ditegur harusnya ditutup," ucap Irma.

"Selain itu, SDM BGN di tiap SPPG juga wajib dievaluasi jika SPPG tersebut koruptif," tambahnya.

Irma mengaku tak masalah jika kampus ikut berperan-serta dalam pembentukan SPPG. Namun, dia mau pembentukan SPPG tak mengganggu proses belajar-mengajar.

"Soal BGN melibatkan kampus untuk ikut berperan-serta membangun SPPG menurut saya tidak masalah sepanjang tidak mengganggu proses belajar mengajar lantaran kan SPPG ini sifatnya bisnis," kata Irma.

Irma lantas menyoroti pembukaan SPPG nan sudah ditutup oleh BGN saat ini. Legislator NasDem tersebut mau ada info nan jelas dan terukur mengenai perihal itu.

"Menurut saya BGN kudu clear dulu. Kan infonya pembukaan SPPG sudah ditutup, mengingat nan sedang berproses telah mencukupi kebutuhan SPPG di seluruh Indonesia. Lagi pula tetap banyak masyarakat nan sudah membangun SPPG 100% sekarang bingung akibat keputusan rollback nasib mereka sekarang tidak menentu," kata Irma.

"Dulu disuruh bikin dulu bangunannya kelak jika sudah 100% baru diproses, ada beberapa nan datang ke DPR mengadukan nasibnya lantaran sudah terlanjur membangun tapi bingung lantaran portal ditutup," tambahnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya mengatakan kampus dapat mempertimbangkan untuk mempunyai minimal satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini dikatakan untuk membantu peningkatan gizi nasional.

"Saya kira kampus perlu memahami ini, lantaran ini kesempatan besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan jika bisa pasokannya berasal dari sivitas akademika sendiri," ujar Dadan dikutip dari Antara, Kamis (30/6/2026).

Kampus di Indonesia nan sekarang mempunyai SPPG adalah Universitas Hasanuddin (Unhas). Kemudian juga IPB University dan beberapa kampus swasta.

"Di IPB sudah ada, di beberapa perguruan tinggi swasta sudah ada, tapi nan pertama di PTN di Indonesia Timur, Unhas selalu leading dalam perihal tersebut dan saya ucapkan selamat," kata Dadan dikutip dari detikSulsel, Kamis (30/6/2026). (dwr/amw)