Johan Rosihan Dorong Antisipasi Krisis Pangan: Dunia Sedang Tidak Normal

Jakarta -

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengingatkan pemerintah agar tidak mengelola sektor pangan dengan pendekatan biasa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi bentrok Iran-Israel-AS nan berakibat pada energi, pupuk, dan rantai pasok pangan.

"Dunia sedang tidak normal, tapi langkah kita mengelola pangan tetap terasa normal. Ini berbahaya," tegas Johan dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan Johan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI berbareng Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta BUMN pangan di Jakarta, Selasa (7/4).

Ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan tidak cukup diukur dari kondisi stok saat ini, meskipun pemerintah menyampaikan adanya surplus dan kesiapan beras nan relatif aman. Menurutnya, ancaman utama justru berada pada keahlian sistem pangan nasional dalam menghadapi guncangan dunia nan bisa terjadi dalam waktu cepat.

"Masalah kita bukan sekadar stok hari ini, tapi ketahanan sistem ke depan. Kalau terjadi gangguan dunia pada energi, pupuk, dan logistik, dampaknya bakal langsung terasa pada nilai pangan di dalam negeri," ujarnya.

Johan menilai Indonesia saat ini berisiko menghadapi skenario krisis nan lebih kompleks, ialah tekanan simultan dari bentrok global, kenaikan biaya daya dan pupuk, serta potensi gangguan produksi akibat aspek suasana seperti El Nino.

"Kalau tiga tekanan ini terjadi bersamaan, maka dalam beberapa bulan ke depan kita berpotensi menghadapi kenaikan nilai pangan nan signifikan. Negara kudu bergerak lebih sigap sebelum itu terjadi," katanya.

Dalam rapat tersebut, Johan menyampaikan tiga langkah strategis nan mendesak untuk dilakukan pemerintah. Pertama, pembentukan komando krisis pangan nasional nan terintegrasi lintas sektor dan bisa bekerja secara real-time untuk merespons dinamika harga, stok, dan distribusi.

Kedua, pengamanan sektor hulu, khususnya kesiapan pupuk dan input produksi, guna memastikan keberlanjutan produksi pangan dalam menghadapi potensi kenaikan biaya akibat tekanan global.

Ketiga, penguatan persediaan pangan tidak hanya pada beras, tetapi juga pada komoditas strategis lain seperti jagung, kedelai, dan protein hewani, mengingat tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor pada sejumlah komoditas tersebut.

Johan juga menyoroti tetap adanya gejolak nilai di lapangan sebagai parameter bahwa persoalan pangan tidak semata pada ketersediaan, tetapi juga pada pengedaran dan efektivitas stabilisasi.

"Stok boleh kondusif di atas kertas, tapi jika nilai di lapangan tetap bergejolak, artinya sistem kita belum sepenuhnya siap," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pemerintah kudu mengedepankan pendekatan antisipatif, bukan reaktif, dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, krisis pangan modern tidak lagi dimulai dari sawah, tetapi dari dinamika dunia nan memengaruhi seluruh rantai pasok.

"Jangan tunggu nilai naik baru bertindak. Kalau negara terlambat, rakyat nan bakal lebih dulu merasakan dampaknya," kata Johan.

Ia menutup dengan menekankan bahwa ketahanan pangan adalah bagian dari kedaulatan negara nan kudu dijaga melalui kebijakan nan cepat, terintegrasi, dan berbasis pada pembacaan akibat dunia secara akurat.

Lihat juga Video Cegah Krisis Pangan, BMKG Gencarkan Sekolah Lapang Iklim di Magelang

(akn/ega)