Janji Pemerintah Kawal Defisit Anggaran di Bawah 3%

Jakarta -

Seiring banyaknya negara di bumi nan mulai melonggarkan pemisah defisit fiskal namun menghasilkan pertumbuhan nan rendah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap mengawal sasaran defisit anggaran di bawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan sasaran defisit ini dilakukan dengan kombinasi dari disiplin fiskal nan ketat dan pertumbuhan ekonomi nan kuat menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ia menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara ini dilakukan melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran nan adaptif). Suahasil juga membagi kisah pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen finansial negara.

Saat itu Kemenkeu melakukan pemotongan anggaran hingga nyaris 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini sukses menyelamatkan anggaran hingga nyaris Rp 170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.

Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap bisa menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu bakal terus mengawal sasaran defisit anggaran secara pruden di bawah 3% dari PDB.

Sementara untuk tahun 2026, defisit melangkah dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai pengarahan Presiden kepada DPR.

"Anda bisa memandang banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi nan lebih rendah. Jadi saya sangat berambisi kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia," ujar Suahasil dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Sabtu (30/5/2026).

Guna mendorong sasaran pertumbuhan ekonomi 8% nan dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapabilitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada sektor prasarana dan penguatan kualitas SDM.

"Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN nan sekarang bakal difokuskan secara spesifik pada penyediaan jasa publik dan perlindungan sosial, sementara aspek investasi publik strategis bakal dikelola melalui Danantara," pungkasnya.

(igo/hns)