Investasi RI Disalip Malaysia-Vietnam, Ekonom Senior Ungkap Sebabnya

43 menit yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Sektor industri semestinya menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia guna menghindari pertumbuhan stagnan di level 5%. Untuk itu, kebijakan untuk mendukung keahlian ekspor diperlukan.

Ekonom senior INDEF Didik J. Rachbini menyayangkan industri nan semestinya menjadi lokomotif justru tumbuh rendah sehingga tidak bisa diharapkan ekonomi tumbuh tinggi.

"Untuk itu diperlukan suasana upaya nan kondusif sehingga investasi asing masuk dan keahlian ekspor tumbuh sigap sebagai tanda bahwa produk Indonesia berkekuatan saing dan berjaya di pasar internasional," kata Didik.

Didik menegaskan masalah struktural ini adalah masalah daya saing dan masalah lembaga dari ekonomi nasional. Dari pandangan Didik, sampai sekarang investasi asing enggan masuk ke Indonesia.

"Secara relatif dibandingkan dengan negara lain kalah telak. Indonesia menerima investasi asing masuk dalam kategori tidak memadai hanya 1,8% terhadap PDB. Sementara itu, Investasi asing masuk ke Vietnam mencapai 4,2%, Malaysia 3,7% dan Singapura: 27,8%," katanya.

Salah satu penyebab masalah struktural nan disoroti Didik adalah masalah lembaga nan lemah dikritik sendiri oleh Presiden Prabowo, terutama terhadap birokrasi nan menghalang banyak pelaku usaha.

"Untuk berinvestasi di Indonesia kudu menunggu izin lama sekali hingga satu sampai dua tahun. Sementara itu di negara lain proses serupa dapat diselesaikan hanya dalam hitungan dua minggu," kata Didik.

Menurutnya, izin nan ruwet dinilai justru membuka celah praktik tidak sehat dalam birokrasi. Tak heran, Presiden berencana membentuk satuan tugas (satgas) unik deregulasi untuk memangkas patokan dan perizinan nan dinilai menghalang investasi serta aktivitas upaya di Indonesia.

Dalam perihal ini, kata Didik, pendapat membentuk satgas deregulasi sebenarnya logis.

"Negara-negara Asia Timur nan sukses industrialisasi memang memakai "war room" reformasi birokrasi nan langsung dikendalikan pemimpin politik tertinggi. Contohnya Vietnam melalui reformasi Đổi Mới, nan sekarang sukses dan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi sampai 8%," katanya.

Indonesia sukses melakukannya pada tahun 1980-an dan awal 1990-an nan menghasilkan pertumbuhan ekonomi 7%. Dan semua negara maju melakukannya, seperti Korea Selatan pada era industrialisasi, Singapura di bawah Lee Kuan Yeuw dan Cina pada era Deng Xiao Ping.

"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan lembaga mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.

Sementara itu, Didik mengemukakan dalam perihal keahlian ekspor Indonesia sudah kalah jauh dengan negaa pendatang baru, Vietnam. Perdagangan internasional alias ekspor dan impor Vietnam bertumbuh sangat sigap dengan nilai US$ 1000 miliar alias dua kali dari perdagangan internasional Indonesia.

Karena itu, ekonomi Vietnam bisa tumbuh sampai 8% pada tahun 2025 nan lalu. Selama keahlian ekspor dan investasi asing tersendat, Didik mengemukakan jangan diharapkan kita lepas dari kutukan pertumbuhan 5%.

Selain itu, Didik memandang ada masalah nan lebih luas dalam perihal visi, mind set dan orientasi ekonomi Indonesia nan mundur ke belakang. Menurutnya, visi dan orientasi ekonomi Indonesia pada tahun 1980-an berorientasi ke luar (outward looking), tetapi sekarang secara ideologis Indonesia menjadi lebih sosialis dengan peran negara nan semakin besar dengan orientasi ke dalam (inward looking).

"Jika visi dan orientasi ekonomi seperti ini terus dijalankan oleh pemerintah, maka jangan minta ekonomi bakal tumbuh tinggi. Tidak hanya pemerintah, sektor swasta dan BUMN juga mundur ke belakang menjadi inward looking," katanya.

Menurutnya, mind set nan berubah ini menyebabkan ekonomi sektor luar negeri tidak berkembang tertinggal dan kalah jauh dari pendatang baru, Vietnam.

Perubahan ini menyebabkan sektor luar negeri Industri bakal bergerak lamban dan bertumbuh rendah alias maksimal hanya tumbuh moderat seperti terlihat sekarang. Investasi asing lemah dan apalagi hanya menerima investasi nan tidak berkualitas, seperti restoran, jasa konsultas, aktivitas ekonomi ekstraktif dan sejenisnya.

Didik mengatakan investasi tidak berbobot tersebut nilai tambahnya rendah, tidak menciptakan transfer teknologi, kualitas pekerjaan rendah dan mempunyai akibat lingkungan nan berat. Dimensi dari struktur ekonomi Indonesia lemah seperti ini menyebabkan nilai tukar juga rapuh, rentan terhadap pelarian modal.

Didik memandang pendapat Presiden Prabowo ini secara ekonomi cukup logis dan memang dibutuhkan. Indonesia sudah terlalu "overregulated", sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat.

"Dalam perihal ini, semangat deregulasi ala PAKTO 88 di masa lampau relevan untuk menghidupkan kembali dinamika ekonomi. Tetapi tidak mudah lantaran kondisi saat ini lebih susah dibanding era 1980-an lantaran struktur ekonomi lebih kompleks, birokrasi lebih gemuk, kepentingan rente lebih besar dan bumi dunia sudah berubah," katanya.

Oleh lantaran itu, dia menilai kunci keberhasilannya bukan sekadar "memangkas izin", melainkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente nan boros.

"Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi seperti ini absolut kudu dilakukan dengan menjadikannya sebagai tonggak transformasi ekonomi Indonesia. Contoh dan "best practice" ada di hadapan mata, ialah praktek kebijakan deregulasi dan debirokratisasi 1980-an alias tidak perlu malu meniru Vietnam," ujarnya.

(haa/haa)

Add