Integrasi Sistem Administrasi Digital Berdampak pada Efisiensi Pelayanan Masyarakat

Ilustrasi(Dok Metro TV)

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan bahwa transformasi digital di tingkat dasar bukan lagi sekadar pilihan, melainkan instrumen utama dalam melahirkan kebijakan publik nan presisi. Integrasi sistem manajemen digital terbukti bisa memotong rantai birokrasi dan berakibat langsung pada efisiensi penyaluran support serta penanganan rumor kesehatan di masyarakat.

Keberhasilan tata kelola digital ini membawa Kota Tangsel menjadi percontohan nasional. Salah satunya melalui kunjungan studi tiru dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) nan beriktikad mengangkat penuh sistem info berbasis aplikasi milik Pemkot Tangsel.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menyikapi positif kesukaan wilayah luar terhadap penemuan lokal ini. Ia menjelaskan bahwa platform E-PKK dan E-Dasawisma Tangsel dirancang sebagai pilar penyuplai info utama dalam ekosistem Satu Data Tangsel.

Melalui sistem ini, kader di lapangan bisa menyuplai info riil secara real-time mengenai kondisi sosial, stunting, hingga potensi ekonomi mikro di lingkungan RT/RW. Tugas Diskominfo adalah memastikan prasarana jaringan kondusif agar info tersebut mengalir menjadi dashboard analitik nan siap digunakan untuk intervensi kebijakan berbasis info (data-driven policy).

“Kami mau masyarakat memahami bahwa digitalisasi ini dampaknya sangat langsung ke dompet dan dapur mereka. Pertama, dengan pedoman info E-Dasawisma nan diperbarui secara berkala oleh kader lingkungan, penyaluran support sosial alias insentif ekonomi bakal jauh lebih tepat sasaran. Risiko salah sasaran alias info dobel bisa kita tekan seminimal mungkin,” kata Asep, Jumat (12/6/2026).

Asep menjabarkan tiga faedah nan langsung dirasakan oleh masyarakat luas di Tangerang Selatan melalui optimasi aplikasi pandai ini. Pertama, biaya kemiskinan dan kesejahteraan family diverifikasi langsung dari tingkat bawah oleh kader lingkungan, menekan potensi penyimpangan pengedaran bansos.

Kedua, diagram tumbuh kembang anak nan diinput kader melalui aplikasi langsung terkoneksi ke Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Penanganan gizi jelek bisa dilakukan hari itu juga tanpa sekat birokrasi nan berbelit. 

Ketiga, info pelaku upaya rumahan bimbingan PKK di tiap kelurahan terpetakan secara terpadu. Hal ini memudahkan Dinas Koperasi dan UKM untuk menyalurkan paket training modal upaya nan tepat guna.

Sementara itu, Sekretaris PKK Kabupaten Paser, Yola Yusuf, mengakui sebagai wilayah nan berbatasan langsung dengan Penajam Paser Utara (kawasan IKN), Kabupaten Paser dituntut melakukan percepatan teknologi digital nan masif guna mengimbangi laju perkembangan kawasan.

“Kami saat ini tetap manual, baik pencatatan maupun manajemen pendukung lainnya. Kami mau belajar langsung gimana Tangsel mengelola SIM PKK agar bisa kami terapkan di Paser,” jelas Yola. (H-2)