Ini Syarat Agar Pasokan Batu Bara PLTU Tak Terganggu

Menjaga kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Foto: Okezone.com/PTBA)

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta untuk memperkuat tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) guna menjaga kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Evaluasi atas gangguan pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepastian perencanaan produksi dan pengedaran batu bara, khususnya untuk kebutuhan domestik.

Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Ardhi Ishak Koesen, mengatakan kepastian nomor produksi dalam RKAB berpengaruh terhadap kelancaran pemenuhan tanggungjawab pasokan domestik alias Domestic Market Obligation (DMO).

“Dengan adanya ketidakpastian nomor produksi batu bara nan dapat dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga dapat terdampak,” kata Ardhi, Kamis (2/7/2026). 

Ia menjelaskan, perjanjian pasokan antara perusahaan tambang dan pembeli, termasuk PLN, tidak selalu mencerminkan kondisi kesiapan bentuk batu bara di lapangan. Menurutnya, PLTU memerlukan suplai batu bara secara berkepanjangan agar operasional pembangkit tetap terjaga.

Ardhi menilai keterlambatan persetujuan RKAB serta penyesuaian rencana produksi dapat memengaruhi alokasi batu bara perusahaan tambang, sehingga berakibat pada penyelenggaraan tanggungjawab pasokan domestik.

Karena itu, Perhapi mendorong agar proses persetujuan RKAB dapat dilakukan lebih awal sebelum tahun melangkah dimulai.

“Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 agar memberikan kepastian berupaya bagi pelaku industri tambang, sekaligus mendukung kelancaran penyelenggaraan DMO pada 2026,” ujarnya.