Inggris Sanksi Pemukiman Tepi Barat, Balasan Keras Israel dan Respons Dingin AS

Presiden Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu(White House)

LANGKAH Inggris menjatuhkan hukuman terhadap pemukiman Israel di Tepi Barat nan diduduki langsung direspon keras oleh otoritas Israel. Pemerintah Israel mengumumkan bakal menutup misi diplomatik Inggris untuk Palestina, mengusir personel militer Inggris dari pangkalan koordinasi internasional di dekat Gaza, serta melarang nyaris belasan personil parlemen Inggris berpatokan kiri memasuki wilayahnya.

Kebijakan hukuman tersebut diambil Pemerintah Inggris dengan argumen moral untuk menghentikan kehancuran solusi dua negara akibat tindakan pemukim Israel. Inggris memprotes keras pembiaran nan dilakukan pemerintah Israel terhadap praktik pembersihan etnis penduduk Palestina di wilayah tersebut.

Eskalasi diplomatik ini meluas setelah 11 negara, sebagian besar dari Eropa, bersiap berasosiasi dalam larangan perdagangan produk pemukiman. Di tengah situasi isolasi ini, publik menantikan apakah Amerika Serikat selaku sekutu utama Israel bakal pasang badan memberikan perlindungan diplomatik dan mengecam kebijakan Inggris.

Dugaan bakal adanya teguran keras dari AS sempat menguat setelah Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, memberi sinyal kemungkinan munculnya hukuman alias tindakan jawaban terhadap Inggris. Namun hingga Selasa waktu setempat, tanggapan resmi Washington justru condong dingin dan tertahan.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyatakan bahwa pemerintahannya tidak bakal mengikuti langkah nan diambil Inggris.

"Jelas, kami tidak bakal melakukan apa nan dilakukan Inggris. Kami memandang pengumuman mereka hari ini, tetapi saya tidak mempunyai komentar apa pun mengenai perihal itu saat ini," ujar Rubio.

Rubio menambahkan pihak Inggris telah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Ia menegaskan AS berbagi tujuan nan sama mengenai stabilitas area dan tidak mau memandang peningkatan kekerasan di Tepi Barat.

Presiden AS Donald Trump juga memberikan tanggapan terukur. Ia mengaku memahami situasi nan terjadi, namun mau berbincang langsung dengan pihak Israel untuk mengetahui latar belakang dari perkembangan situasi tersebut.

"Saya memahami betul apa nan sedang terjadi, tetapi saya mau mengetahui kenapa perihal itu mendadak terjadi," kata Trump.

Sikap tidak terburu-buru dari Washington ini mencerminkan dinamika hubungan nan sedang merenggang antara pemerintahan Trump dan kepemimpinan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Saat ini, prioritas utama kebijakan luar negeri Trump adalah mencegah memburuknya krisis di Selat Hormuz dalam konfrontasinya dengan Iran.

Sikap Israel dalam beberapa kesempatan dinilai berpotensi mengganggu diplomasi AS, termasuk ketika terjadi peningkatan ketegangan dengan Hizbullah di Libanon. Di sisi lain, rencana perdamaian Gaza nan diusulkan Trump, nan mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel, juga ditolak oleh Netanyahu dalam formulasi saat ini.

Aksi kekerasan pemukim Israel di Tepi Barat turut memicu ketegangan dengan sekutu-sekutu Arab AS di area Teluk. Negara-negara mediator dalam bentrok Gaza tersebut terus menuntut kepastian peran AS dalam meredam tindakan kekerasan terhadap penduduk Palestina.

Hingga saat ini, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan kritik spesifik alias balasan terhadap Inggris. Pembelaan penuh terhadap kebijakan pemukiman Israel tampaknya belum menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Trump di tengah kalkulasi strategis area nan sedang berlangsung. (BBC/Z-2)