ilustrasi(AFP)
PEMERINTAH Inggris berencana memperketat penegakan patokan imigrasi, termasuk meningkatkan pemeriksaan di perbatasan dengan Irlandia, menyusul terjadinya kerusuhan di Belfast, menurut laporan media Irlandia RTE, Kamis (11/6).
Menteri Kehakiman Irlandia Jim O'Callaghan melakukan pembicaraan telepon secara terpisah dengan Menteri Urusan Irlandia Utara Inggris Hilary Benn dan Menteri Kehakiman Irlandia Utara Naomi Long, menurut laporan itu.
Menurut instansi O'Callaghan, pembicaraan itu membahas kerja sama lintas perbatasan serta langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan Common Travel Area — pengaturan nan memungkinkan penduduk Inggris dan Irlandia bergerak bebas antara kedua negara.
Dalam KTT Inggris-Irlandia pada Maret lalu, kedua pemerintah sepakat memperluas pertukaran info mengenai migrasi dan memperkuat upaya mengidentifikasi perseorangan nan menyalahgunakan akomodasi perjalanan tersebut, kata instansi O'Callaghan.
Isu itu kembali menjadi perhatian setelah kejadian penusukan terjadi di Belfast pada Senin, nan memicu kerusuhan anti-imigran dan memperuncing perdebatan mengenai pergerakan orang melalui perbatasan terbuka antara Irlandia dan Irlandia Utara.
Seorang penduduk Sudan berjulukan Hadi Alodid dituduh berulang kali menikam kepala dan tubuh bagian atas seorang laki-laki setempat dalam serangan di jalanan Belfast nan terekam video.
Ia ditangkap di letak kejadian pada Senin dan datang di pengadilan pada Rabu, di mana pengadil memerintahkan penahanannya. Menurut kepolisian, Alodid melakukan perjalanan dari Sudan ke Paris sebelum terbang ke Dublin dan kemudian memasuki Irlandia Utara.
Ia mengusulkan suaka pada Februari 2023 dan memperoleh izin tinggal di Inggris pada tahun nan sama. Polisi menyatakan Alodid tidak pernah masuk dalam pantauan dinas keamanan. Serangan nan menyebabkan seorang penduduk setempat mengalami luka serius itu memicu kerusuhan anti-imigran di sejumlah wilayah Belfast.
Kelompok-kelompok bermasker membakar rumah dan kendaraan selama kerusuhan berlangsung. Polisi menangkap sedikitnya 16 orang mengenai tindakan kekerasan tersebut pada Rabu malam.
Sementara itu, pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer tengah menyiapkan tambahan sumber daya untuk memerangi imigrasi ilegal, termasuk di Irlandia Utara.
Menurut RTE, operasi berbasis intelijen bakal diperluas dalam tiga tahun ke depan, termasuk pemeriksaan terarah di jalur Common Travel Area guna mendeteksi dan menahan migran tidak berdokumen.
Kementerian Dalam Negeri Inggris telah mengalokasikan biaya sebesar 3,7 miliar pound sterling (hampir Rp89 triliun) untuk beragam langkah penegakan patokan imigrasi hingga 2029. (Ant/P-3)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·