Industri Sepatu Nasional Lesu, Aprisindo Soroti Kenaikan Bahan Baku Hingga Gangguan Listrik

ilustrasi(dok.MI)

DIREKTUR Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, meluruskan berita burung mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Fengtay, Kabupaten Bandung. Yoseph menegaskan langkah nan diambil oleh perusahaan saat ini adalah efisiensi dengan merumahkan sebagian karyawan, bukan melakukan PHK.

Kendati demikian, Aprisindo mengakui situasi industri sepatu nasional saat ini sedang berada dalam fase wait and see lantaran menghadapi tekanan nan cukup berat. Apabila kondisi ketidakpastian dunia dan penurunan daya beli domestik tidak membaik dalam dua hingga tiga bulan ke depan, opsi PHK bisa saja menjadi jalan terakhir nan terpaksa diambil oleh para pelaku industri.

"Masih wait and see lantaran nan dihadapi cukup berat, memandang 2-3 bulan lagi baik dari situasi ketidakpastian dunia dan daya beli masyarakat di dalam negeri juga turun, jika tidak berubah tidak menutup kemungkinan opsi terakhir nan tidak diiginkan PHK bisa saja terjadi. Karena pengaruh importasi selektif bahan baku naik 30-40%," ujar Yoseph ketika dihubungi, Senin (22/6).

Yoseph menjelaskan, dari sisi pasar internasional, tarif dunia Amerika Serikat nan bertindak saat ini berada di nomor 10%. Walau Indonesia mempunyai kesepakatan jual beli (Agreement on Trade Relations/ART) dengan AS, Indonesia kudu menjaga agar tarifnya tetap lebih rendah dari negara pesaing guna mengamankan stabilitas pesanan (order) global, seperti saat Indonesia berada di nomor 19% sementara negara pesaing berada di atas 20%.

Selain persoalan pasar global, Yoseph menyoroti hambatan prasarana dalam negeri nan mengganggu produktivitas pabrik, salah satunya adalah pemadaman alias gangguan aliran listrik. Masalah ini dinilai rawan lantaran dapat memicu pembengkakan biaya produksi, keterlambatan pengiriman, serta meruntuhkan kepercayaan pembeli internasional.

“Ya efisiensi dilakukan dengan dirumahkan, bukan PHK, efisiensi pasti dilakukan namun suasana industri nan kondusif juga sangat dibutuhkan terutama gangguan listrik ini kudu segera diantisipasi oleh Pemerintah. Kita sudah menerima laporan dari Anggota dan kami dan segera melakuakan koordinasi kepada leading sector Menteri mengenai agar ditangani secara sigap dan berkelanjutan,” papar Yoseph.

Jika kondisi makroekonomi tidak mengalami perubahan, Yoseph memproyeksikan pandangan ekspor dasar kaki nasional bakal mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi perihal tersebut, dia mendesak pemerintah segera merilis sejumlah pelonggaran izin dan insentif fiskal guna menjaga arus kas pelaku upaya padat karya.

“Ya jika keadaan tidak berubah outlock tentu bakal turun terutama eskpor, maka nan diperlukan kepada pemerintah adalah hapus restitusi PPN dimana duit pelaku Industri tertahan di kas negara ini sangat membantu pelaku industri. Kebijakan insentif fiskal dengan nilai potongan nilai listrik (bukan pemadaman) dan nilai gas dan memberikan kepastian norma (regulasi) bayaran nan ramah bagi sektor padat karya (labour intensive) nan menyerap tenaga kerja secara langsung dan kontribusi terhadap devisa dan pajak negara. Karena efisiensi Perusahaan juga kudu pararel dengan support pemerintah agar produktivitas tetap berjalan,” pungkas Yoseph. (Faj/P-3)