Indonesia Swasembada Beras, Mentan: Tidak Ada Izin Impor pada 2025

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan keterangan pers pada awak media usai menemui Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).(Antara)

MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai status swasembada beras. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah nan tidak mengeluarkan izin impor beras medium sepanjang tahun 2025 lalu, menyusul kondisi persediaan pangan nasional nan mengalami surplus signifikan.

Penegasan tersebut disampaikan Mentan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Amran mematahkan keraguan sejumlah pihak mengenai klaim swasembada nasional dengan memaparkan info stok riil pangan per Juni 2026 nan dinilai sangat melimpah.

Stok Melimpah, Bulog Sewa Gudang Tambahan

Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, stok beras nan saat ini dikuasai pemerintah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini jauh melampaui kapabilitas penyimpanan internal Perum Bulog nan hanya bisa menampung 3 juta ton.

Kondisi surplus ini memaksa Bulog untuk melakukan langkah ekstra guna mengamankan pasokan nan ada. "Kapasitas Bulog hanya 3 juta ton, tapi stok kita 5,2 juta ton. Artinya Bulog hari ini menyewa penyimpanan 2,2 juta ton," ungkap Amran.

Ketahanan Pangan Aman 11 Bulan ke Depan

Selain stok bentuk di gudang, pemerintah juga mencatat potensi besar dari standing crop alias tanaman padi nan tetap di ladang, ialah berkisar antara 10 hingga 11 juta ton. Sementara itu, persediaan di sektor hilir nan tersebar di rumah tangga, hotel, dan restoran mencapai 12,5 juta ton.

Dengan akumulasi ketiga parameter tersebut, pemerintah memproyeksikan kebutuhan konsumsi beras nasional berada dalam posisi kondusif untuk jangka waktu 10 hingga 11 bulan ke depan. Keberhasilan ini juga berakibat positif pada stabilitas ekonomi makro.

"Surplus beras ini sekaligus memperpanjang tren positif sektor pertanian domestik, di mana komoditas beras sekarang bukan lagi menjadi penyumbang utama bagi nomor inflasi nasional selama dua tahun berturut-turut," pungkas Amran. (Ant/I-1)