Imigrasi Maluku Perkuat Pengawasan untuk Dukung Investasi dan Pariwisata

, AMBON, – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku berkomitmen memperkuat pengawasan keimigrasian untuk mendukung suasana investasi dan sektor pariwisata setempat. Penguatan ini dilakukan melalui optimasi kegunaan intelijen, penegakan hukum, serta sinergi dengan beragam pemangku kepentingan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, di Ambon, Rabu (1/7), menegaskan bahwa penguatan pengawasan menjadi prioritas. Hal ini mengingat karakter Maluku sebagai wilayah kepulauan nan mempunyai wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, serta mobilitas masyarakat nan cukup tinggi.

"Keberhasilan penyelenggaraan keimigrasian tidak hanya diukur dari pelayanan nan sigap dan berkualitas, tetapi juga dari keahlian lembaga menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan nan efektif, penegakan norma nan berkeadilan, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan situasi keimigrasian nan kondusif," kata Gindo.

Kolaborasi dan Pencegahan

Ia menjelaskan, penguatan pengawasan bakal dijalankan melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta lembaga mengenai lainnya. Pendekatan kolaboratif dan preventif ini bermaksud untuk menekan potensi kerawanan keimigrasian.

Selain itu, Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku bakal mengoptimalkan Program PIMPASA dan Desa Binaan Imigrasi. Langkah ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian hingga ke tingkat desa.

Menurut Gindo, penyelenggaraan tugas keimigrasian kudu dilaksanakan secara akuntabel, transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi integritas sebagai landasan utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dukung Pembangunan Daerah

Gindo menambahkan, penguatan kegunaan keimigrasian diharapkan bisa mendukung suasana investasi dan sektor pariwisata di Maluku. Hal ini diwujudkan melalui pelayanan nan prima tanpa mengabaikan aspek keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi beragam tantangan keimigrasian nan terus berkembang. Dengan budaya kerja nan berintegritas dan profesional, kami optimistis dapat meningkatkan keahlian organisasi sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan wilayah dan keamanan nasional," ujarnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara