Imigrasi Gandeng ITB Bikin 'Pagar Digital' Patroli Drone Awasi Perbatasan

Jakarta -

Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) melakukan inisiasi "Pagar Digital". Inisiasi tersebut dilakukan untuk pengawasan keimigrasian di perbatasan.

Hal ini dijelaskan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko usai rapat pembahasan berbareng perwakilan ITB pada Selasa, (30/06/2026) di Gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Berawal dari keprihatinan dan rasa penasaran saya waktu menghadiri di Eksibisi Pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Di situ saya lihat ada beragam macam teknologi canggih untuk pengamanan perbatasan dan lainnya. Tapi kok rupanya tidak ada buatan anak bangsa. Padahal SDM kita di dalam negeri punya daya saing nan cukup tinggi untuk menghasilkan kualitas produk nan setara," ujar Hendarsam, Jumat (3/7/2026).

"Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di indonesia di bagian teknologi, untuk menginisiasi "Pagar Digital", sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat nan sangat luas dan rawan perlintasan ilegal," sambungnya.

Lebih lanjut, Hendarsam menambahkan dari jumlah 3.111 km perbatasan darat tersebut, hanya tersedia 18 PLBN (Pos Lintas Batas Negara) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB) di Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara Timur.

"Itupun ada tiga PLBN nan belum aktif dan hanya 7 Pos Lintas Batas nan memang ada perlintasannya. Sisanya tetap belum aktif alias terkendala dengan Perjanjian Lintas Batas," ujarnya.

Berdasarkan info perlintasan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun demikian, tantangan sesungguhnya adalah mengawasi pelintas terlarangan di jalur-jalur tikus di sepanjang garis perbatasan. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan prasarana digital, akibat keamanan personel di area konflik, serta tingginya kerentanan terhadap kejahatan lintas pemisah seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan manusia, dan penyelundupan komoditas.

"Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan nan berbatasan dengan Malaysia, Papua nan berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur nan berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, konsentrasi diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur-jalur penyeberangan sekitarnya," papar Hendarsam.

Untuk itu, Imigrasi berencana mengoptimalkan teknologi drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 nan diproduksi berbareng PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Drone ini dirancang untuk beraksi nonstop 24 jam pada garis perbatasan dengan memanfaatkan pasokan daya dari panel surya (solar panel).

Sistem pengawasan udara ini bakal mengombinasikan dua jenis drone nan bekerja dalam satu kesatuan, ialah Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) nan dapat terbang konstan di ketinggian 1.000 meter selama 24 jam untuk melakukan pemantauan perimeter jarak jauh; serta Drone Mantis, nan berfaedah melakukan pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek begitu drone HALE mendeteksi pergerakan mencurigakan. Sebelumnya teknologi ini telah diimplementasikan di sektor agrikultur dengan hasil nan memuaskan.

"Pagar digital memang tidak secara bentuk bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional (situational awareness) secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos imigrasi alias penjaga perbatasan terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis," ujar Hendarsam nan menegaskan bahwa perihal ini menjadi kelebihan dari sistem kerjasama ini.

"Drone juga memperluas daya jangkau petugas kami. Mengingat luasnya wilayah pengawasan, keberadaan mata udara nan sigap dan elastis memberikan info awal nan jeli sebelum tim bergerak melakukan penindakan. Ini jauh lebih irit dibandingkan kudu mengoperasikan
aset udara berawak," papar Hendarsam.

Sebagai rencana jangka panjang, program Pagar Digital ini diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber (cyber security) di lingkungan keimigrasian nasional.

"Kerjasama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak berjuntai pada sistem asing. Dengan mengamankan jalur-jalur tidak resmi lewat teknologi siber dan patroli udara domestik, kita dapat meminimalkan celah bagi pelaku TPPO maupun pelintas ilegal, sekaligus mengaktualisasikan kemandirian teknologi nasional secara berkelanjutan," tuturnya.

(yld/aud)