Ibas Dorong Akselerasi Transformasi Digital Menuju Smart Indonesia

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi perkembangan teknologi global. Melainkan kudu bisa menjadi pemain utama dalam transformasi digital bumi melalui penguatan prasarana telekomunikasi, kedaulatan data, keamanan siber, pengembangan talenta digital, serta kerjasama antara pemerintah, bumi pendidikan, dan industri.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro saat menghadiri obrolan publik berjudul 'Smart Indonesia: Akselerasi Transformasi Digital Nasional Melalui Inovasi Infrastruktur Telekomunikasi' di Kompleks Gedung MPR RI.

Kegiatan tersebut dihadiri para master telekomunikasi dan digital, akademisi, pelaku industri teknologi, organisasi profesi, serta organisasi digital dari beragam daerah.

Dalam pidato pembukaannya, Ibas menekankan transformasi digital merupakan salah satu aspek penentu bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, menurut Ibas, beragam tantangan tetap kudu dihadapi, terutama kesenjangan akses dan kualitas jasa digital di beragam wilayah Indonesia.

"Tantangan bagi kita adalah gimana kita bisa menjadi ekonomi terbesar se-Asia Tenggara. Kesenjangan digital sebagai tantangan bangsa ini tetap terlihat," ujar Ibas, dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

"Kita mau adanya akses internet nan berbobot nan dapat dinikmati secara nyata agar literasi digital ini betul-betul terwujud," sambungnya.

Ibas menilai pembangunan prasarana telekomunikasi kudu dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang. Menurut Ibas, jaringan komunikasi digital saat ini mempunyai peran nan sama pentingnya dengan pembangunan prasarana bentuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Infrastruktur telekomunikasi adalah tulang punggung komunikasi digital. Setiap menara BTS nan kita bangun, setiap kilometer serat optik nan kita gelar, merupakan investasi krusial untuk mendukung transformasi digital Indonesia," kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur (Jatim) VII tersebut.

Selain memperluas akses digital, Ibas juga mengingatkan pentingnya penguatan keamanan siber dan perlindungan info pribadi di tengah meningkatnya ancaman digital global. Ia menilai perkembangan teknologi kudu diimbangi dengan izin dan tata kelola nan bisa melindungi kepentingan nasional.

"Tantangan berikutnya adalah gimana kita mengantisipasi keahlian pihak-pihak nan semakin mahir dan mapan dalam melakukan serangan siber. Ancaman ini nyata dan serius," tegas Ibas.

"Karena itu, perlindungan info pribadi dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) kudu menjadi perhatian bersama," sambungnya.

Lebih lanjut, Ibas menyoroti pentingnya persiapan Indonesia menghadapi era teknologi generasi berikutnya. Menurut Ibas, Indonesia kudu mengambil posisi strategis dalam pengembangan teknologi masa depan, termasuk 5G, 6G, kepintaran buatan (AI), dan pengelolaan info nasional.

"Masa depan 5G dan persiapan menuju 6G kudu kita siapkan dari sekarang. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar, tetapi kudu menjadi bagian krusial dari ekosistem digital global," jelas Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat tersebut.

Kampus, industri, dan pemerintah kudu bekerja sama dalam riset dan penerapannya agar masa depan nan kita cita-citakan dapat betul-betul terwujud," jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Menurut Ibas, kepintaran buatan juga dapat menjadi instrumen krusial untuk mempercepat reformasi birokrasi dan pelayanan publik nan lebih efektif. Namun demikian, penerapannya kudu tetap menjunjung prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

"AI dapat membantu menghadirkan jasa publik nan lebih cepat, lebih murah, lebih transparan, dan tetap akuntabel. Di saat nan sama, kita juga kudu memperkuat kedaulatan info dan siber nasional melalui tata kelola nan kuat serta izin nan bisa menjaga kepentingan bangsa," ujar Ibas.

Ibas menambahkan Indonesia sesungguhnya mempunyai modal sumber daya manusia nan besar untuk memenangkan persaingan digital global. Oleh lantaran itu, seluruh pemangku kepentingan kudu memastikan talenta-talenta nasional memperoleh support nan memadai.

"MPR RI merasa mempunyai tanggung jawab moral dalam pembangunan bangsa ini. Kita tidak kekurangan talenta. nan kudu kita lakukan adalah memastikan talenta-talenta tersebut mendapatkan support agar potensinya berkembang secara optimal," tutur Ibas.

Ibas membujuk seluruh komponen bangsa untuk memandang transformasi digital sebagai agenda strategis nasional nan memerlukan keberanian, kolaborasi, dan visi jangka panjang.

"Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang masa depan bangsa. Jika kita bisa membangun prasarana nan kuat, melahirkan talenta unggul, menjaga kedaulatan data, dan memperkuat penemuan nasional, Indonesia tidak hanya bakal menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pembuat dan pemimpin dalam ekonomi digital global," kata Ibas.

Dalam sesi diskusi, sejumlah narasumber turut menyampaikan pandangan strategis mengenai masa depan digital Indonesia. Co-Founder dan CEO Awanio Irfan Yuta Pratama menekankan pentingnya kedaulatan digital nasional dengan memberikan ruang nan lebih besar bagi perusahaan teknologi lokal untuk berkembang.

Menurut Irfan, shopping teknologi pemerintah semestinya tidak hanya berorientasi pada pengadaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun industri teknologi nasional nan kuat.

Senada, Founder dan CEO NoLimit Indonesia Aqsath Rasyid menilai Indonesia mempunyai potensi besar menjadi pembuat teknologi di area Asia Tenggara, dengan penguatan talenta digital sebagai kunci utama menghadapi kejuaraan dunia dan perang narasi digital di masa depan.

Sementara itu, Direktur Government Affairs Microsoft Indonesia RR Widyasari Listyowulan, menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem info nasional nan kuat, termasuk pengembangan pusat info dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bagian AI.

Adapun Ketua APTIKNAS, Ir Soegiharto Santoso mendorong percepatan pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS), penguatan kebijakan AI, percepatan pembangunan prasarana digital di wilayah 3T, serta pemberian insentif bagi investasi teknologi dalam negeri.

Dalam kesempatan nan sama, sejumlah Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat juga menyampaikan pandangannya. Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya konektivitas antarlembaga serta penguatan perlindungan konsumen di sektor finansial digital.

Ir Mulyadi mengingatkan agar seluruh penemuan teknologi tetap diarahkan untuk memberikan faedah nyata bagi bangsa dan negara. Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyoroti perlunya afirmasi bagi perusahaan teknologi lokal serta percepatan penerapan AI di lingkungan pemerintahan, sementara Anton Sukartono Suratto menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi era digital tanpa batas.

Di sisi lain, Faujia Helga Br Tampubolon mengingatkan transformasi digital kudu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata. Menurut Faujia, pemerataan akses digital hingga ke pelosok wilayah merupakan syarat krusial agar faedah teknologi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

(akn/ega)