Huntap Penyintas Bencana di Sumatera Dipacu, 198,92 Hektare Lahan Disiapkan

Jakarta -

Pembangunan kediaman tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dipercepat melalui skema kerja paralel. Penyiapan lahan, bangunan rumah, hingga pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dijalankan berbarengan agar penyintas dapat segera mempunyai kediaman nan aman, layak, dan mendukung kehidupan baru mereka.

Untuk mendukung sasaran tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan lahan seluas 198,92 hektare pada 55 lokasi. Pembangunan mencakup 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat sebagai tahap awal dari rencana pembangunan huntap relokasi terpusat alias komunal hingga 2027.

Percepatan pembangunan dilakukan dengan memaksimalkan waktu penyelenggaraan tahun anggaran 2026. Setiap tahapan nan dapat dikerjakan berbarengan dijalankan secara simultan agar pekerjaan tidak tertahan lantaran kudu menunggu proses lain selesai.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H. Siagian mengatakan pola kerja tersebut diterapkan untuk memangkas waktu pembangunan tanpa mengabaikan kesiapan setiap lokasi.

"Di sini kita lakukan secara paralel. Jadi tidak menunggu nan satu selesai baru nan lain memulai, tapi kita laksanakan secara simultan," kata Teddy dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Hal tersebut dikatakannya dalam Rapat Percepatan Rencana Induk pada Fase Pemulihan Permanen Pascabencana Sumatera, Jumat (21/8).

Berdasarkan persetujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembangunan bentuk dapat dimulai andaikan telah tersedia surat penyerahan awal lahan dari pemilik kepada pemerintah daerah. Sementara itu, proses sertifikasi dan penyelesaian status norma tanah tetap dilanjutkan secara paralel.

Di lapangan, pekerjaan pematangan lahan, pembangunan huntap, serta pembangunan PSU dilaksanakan secara bersamaan. Komponen seperti pintu, jendela, dan baja ringan juga dapat difabrikasi lebih dulu sebelum dipasang di letak untuk mempersingkat waktu konstruksi.

Pembangunan prasarana pendukung turut dipercepat melalui penggunaan komponen pracetak, termasuk U-Ditch untuk saluran drainase. Dengan demikian, pekerjaan jalan lingkungan dan drainase dapat segera dilanjutkan setelah komponen tersedia di lokasi.

Kesiapan penyelenggaraan terus diperkuat melalui proses pengadaan. Per 13 Agustus 2026, sebanyak 48 dari 50 paket jasa bangunan serta jasa konsultan pengawasan alias manajemen bangunan telah ditayangkan dalam proses pengadaan.

Kementerian PKP juga memastikan setiap rumah nan dibangun mempunyai calon penunggu nan jelas. Pemerintah wilayah diminta menyiapkan surat keputusan penetapan letak serta info penerima berbasis nama dan alamat alias by name by address agar pembangunan betul-betul menjawab kebutuhan penyintas.

"Jadi, setiap desa ini sesuai dengan total kebutuhan unit dan daya tampung lahan nan tersedia, kita sudah mintakan SK penetapan letak dari kepala daerah. Begitu juga dengan BNBA. Jadi, kita memastikan bahwa jumlah unit nan bakal kita bangun itu sudah pasti bakal terhuni oleh masing-masing calonnya," ujar Teddy.

(akn/ega)