Hunian Tetap Penyintas Bencana di Agam Masih Dihantui Berbagai Persoalan

Ilustrasi(Antara)

PEMERINTAH Kabupaten Agam, Sumatra Barat, terus mematangkan langkah strategis dalam mempercepat penyediaan kediaman tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak musibah alam. Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Lahan Hunian Tetap nan digelar secara daring pada Jumat (19/6/2026).

Bupati Agam, Benni Warlis, didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Lutfi AR, mengikuti jalannya rapat dari Aula Kantor Bupati Agam, Padang Baru, Lubuk Basung. Pertemuan ini melibatkan beragam kementerian, lembaga pemerintah, serta lembaga lintas sektoral dari tingkat pusat hingga wilayah guna menyinkronkan kebijakan pembangunan kediaman bagi para penyintas bencana.

Fokus pada Legalitas dan Administrasi Lahan

Dalam rakor tersebut, pembahasan difokuskan pada aspek-aspek krusial nan sering menjadi halangan di lapangan, di antaranya:

• Status dan legalitas norma lahan calon letak huntap.
• Ketersediaan dan kepantasan letak secara teknis.
• Percepatan proses manajemen dan sinkronisasi kebijakan antarinstansi.
• Solusi teknis terhadap hambatan lapangan nan tetap dihadapi.

Bupati Benni Warlis menegaskan bahwa penyediaan huntap bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan corak tanggung jawab negara dalam memberikan kepastian tempat tinggal nan aman, layak, dan berkepanjangan bagi warga.

“Proses pembangunan huntap memerlukan support dan koordinasi nan kuat dari seluruh pihak. Kita berambisi melalui rakor ini lahir langkah konkret sehingga saat pembangunan dimulai, semua tahapan melangkah lancar sesuai ketentuan nan berlaku,” ujar Benni Warlis dalam keterangan nan dilansir, Minggu (21/6/2026).

Catatan Strategis: Sinergi antara pemerintah pusat dan wilayah menjadi kunci utama dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Agam untuk memberikan kepastian bagi masyarakat penerima manfaat.

Sinergi Pusat dan Daerah

Pemerintah Kabupaten Agam terus berupaya mengoptimalkan persiapan agar realisasi pembangunan huntap tidak tertunda lebih lama. Hal ini krusial mengingat masyarakat terdampak sangat menantikan kediaman permanen nan lebih kondusif dibandingkan tempat pengungsian alias kediaman sementara.

Rapat nan berjalan interaktif tersebut juga menjadi wadah bagi kementerian mengenai untuk memberikan masukan serta pandangan sesuai kewenangan masing-masing. Diskusi konstruktif ini diharapkan bisa memangkas birokrasi nan menghalang penyediaan lahan.

Dengan persiapan nan semakin matang, Pemkab Agam optimistis pembangunan huntap dapat segera terealisasi, sehingga masyarakat terdampak musibah dapat kembali menata kehidupan mereka dengan lebih stabil dan penuh harapan. (YH/I-1)