HNW Dorong Persiapan Haji 2027 Dimulai Lebih Awal

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mendorong persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dimulai lebih awal.

Menurutnya, langkah tersebut krusial lantaran 2027 menjadi tahun kedua penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Haji dan Umrah sehingga beragam hasil pertimbangan perlu segera ditindaklanjuti.

HNW mengatakan, Komisi VIII DPR telah menyetujui hasil pertimbangan penyelenggaraan haji 2026 serta kebutuhan duit muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekitar Rp 4 triliun nan diajukan Kementerian Haji dan Umrah untuk pembayaran awal jasa jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Komisi VIII DPR RI telah memberikan support terhadap penyelenggaraan haji 2027 melalui persetujuan hasil pertimbangan penyelenggaraan haji 2026 dan persetujuan kebutuhan duit muka BPIH nan diajukan oleh Kementerian Haji dan Umrah sekitar Rp 4 triliun untuk pembayaran awal jasa jemaah haji nantinya di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) sebagaimana ketentuan dari pihak Arab Saudi," kata HNW dalam keterangannya, Selasa (4/8).

"Karena itu, persiapan haji 2027 harusnya juga dimulai lebih awal agar setiap persoalan dapat diantisipasi sejak awal dan pelayanan kepada jemaah semakin baik, di antaranya melalui sosialisasi penyelenggaraan haji kepada masyarakat luas, agar mereka memahami hingga turut memberikan masukan untuk penyelenggaraan haji nan lebih baik memenuhi prinsip meaningful participation,” tambah dia.

Libatkan Masyarakat dalam Evaluasi

HNW menjelaskan, pemerintah Arab Saudi mulai membuka persiapan penyelenggaraan haji berikutnya segera setelah musim haji berakhir.

Hasil pertimbangan dari DPR, pemangku kepentingan, calon jemaah, alumni haji, maupun masyarakat perlu segera disinkronkan dengan kebijakan penyelenggaraan haji 2027.

Menurutnya, sosialisasi penyelenggaraan haji tidak hanya bermaksud menyampaikan info mengenai patokan dan praktik penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik dan masukan.

“Tujuan sosialisasi seperti ini selain menyampaikan info mengenai patokan UU dan praktik penyelenggaraan haji, tetapi juga dalam rangka menghadirkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran sebagai bahan penyempurnaan kebijakan dan praktik penyelenggaraan haji di tahun nan bakal datang. Juga agar masyarakat termotivasi untuk membantu jemaah haji menjaga kemabruran haji mereka setelah kembali dari ibadah haji dan kembali berasosiasi ke tengah masyarakat,” lanjut Hidayat.

Soroti Peran Kementerian Haji

HNW menilai, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan upaya menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji nan lebih profesional. Ia menyebut PKS sejak Pilpres 2014 telah mengusulkan pemisahan pengelolaan haji dari Kementerian Agama.

Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 menjadi langkah krusial dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.

“Alhamdulillah, terbukti penyelenggaraan haji pertama oleh Kementerian Haji dan Umrah di tahun 2026 telah melangkah lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan beragam peningkatan jasa dan perbaikan dengan tidak terulangnya kasus-kasus penyelenggaraan haji tahun 2025 seperti soal syarikah, kartu nusuk, dll.,” sambung Hidayat.

Ia berambisi penyelenggaraan haji pada 2027 dapat berjalan lebih baik sehingga jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk.

“Agar jemaah haji 2027 kelak bisa lebih tenang dan intens dalam menjalankan ibadah haji, sehingga memperoleh haji nan mabrur dan doanya maqbul termasuk angan untuk negerinya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur,” pungkas Hidayat.