Makassar, CNN Indonesia --
Massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melakukan demo di depan instansi sementara DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) di Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (22/6).
Dalam aksinya, mereka menuntut valuasi terhadap seluruh keahlian kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut massa aksi, saat ini nan terlihat justru menunjukkan indikasi kemunduran tata kelola pemerintahan.
"Meningkatnya beban ekonomi masyarakat, ketidakpastian hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, beragam kebijakan nan minim partisipasi publik, serta maraknya dugaan penyimpangan dalam program-program strategis nasional telah menimbulkan kegelisahan nan luas di tengah rakyat," kata koordinator aksi, Muhammad Rafli Tanqa di sela aksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam aksinya HMI Badan Koordinasi Cabang (BADKO) Sulsel mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan ekonomi, hingga mengenai pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset.
"Mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset sebagai instrumen norma untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara," ungkapnya.
HMI menegaskan menolak program pemerintah mengenai Koperasi Merah Putih (KMP) nan dianggap bakal berpotensi mengganggu kemandirian desa.
"Menolak koperasi merah putih, lantaran bakal membuka ruang intervensi politik terhadap kelembagaan ekonomi rakyat, serta tidak lahir dari kebutuhan riil masyarakat desa," katanya.
Selain itu, HMI Badko Sulsel menyoroti kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka berprasangka permainan korupsi mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya di pusat namun di kabupaten/kota.
"Mendesak abdi negara penegak norma melakukan pemeriksaan dan proses norma terhadap seluruh pihak nan terlibat dalam penyelenggaraan program BGN, mulai dari tingkat pusat, koordinator wilayah, koordinator kabupaten/kota, hingga pengelolaan SPPG di setiap wilayah andaikan ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penyimpangan kewenangan, alias kerugian negara," jelasnya.
HMI juga mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan ekonomi nasional dan menjaga nilai tukar rupiah guna melindungi daya beli masyarakat.
Massa HMI juga menegaskan untuk menghentikan segala corak kriminalisasi terhadap aktivis, mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, maupun pihak-pihak nan menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
[Gambas:Youtube]
(mir/kid)
Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·