Hilirisasi Bauksit Jangan Lambat, Untung Besar Menanti Indonesia

Hilirisasi bauksit kudu lebih dari sekadar wacana. (Foto: Okezone.com/MIND ID)

JAKARTA – Hilirisasi bauksit kudu lebih dari sekadar wacana. Proyek strategis nan dicanangkan Presiden ini mempunyai akibat nyata bagi perekonomian Indonesia, mulai dari pembuatan nilai tambah industri hingga penyerapan tenaga kerja. Oleh lantaran itu, proyek ini kudu dijalankan sigap dan tidak boleh lambat.

Menurut pengamat daya Ferdinand Hutahaean, secara prinsip hilirisasi bauksit sangat baik. Namun, nan terpenting adalah proyek ini segera direalisasikan agar tidak hanya menjadi cerita belaka.

“Proyek ini kudu dipercepat dan disegerakan lantaran tidak terlalu menarik bagi investor, mengingat kejuaraan nilai bauksit nan kurang menguntungkan. Isu ini kudu diperhatikan,” ujar Ferdinand saat dihubungi Okezone.com, Minggu (22/2/2026).

Ferdinand menekankan, dalam hilirisasi bauksit, ekosistem industri juga kudu diperhatikan. Pemerintah perlu memastikan hilirisasi melangkah hingga tahap industrialisasi, sehingga tercipta rantai nilai nan utuh dari pengolahan bahan mentah hingga produk jadi.

“Ini bisa menciptakan ekosistem nan utuh, dari hilirisasi hingga industrialisasi. Selama ini kelemahan kita adalah tidak membangun industrinya. Banyak sumber daya alam menjadi bahan baku utama produk nan digunakan masyarakat, tapi kita konsentrasi ke materialnya, bukan industrinya,” jelasnya.

Oleh lantaran itu, pemerintah kudu memastikan hilirisasi bisa meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dengan mengolah bahan mentah menjadi produk separuh jadi alias produk jadi, sehingga faedah ekonominya dinikmati di dalam negeri.

“Nah, hilirisasi kudu diperhatikan. Saya berambisi tidak hanya menjual produk hilir, tapi juga menciptakan ekosistem dan industrinya,” tambah Ferdinand.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, menilai secara konsep kebijakan hilirisasi bauksit sudah tepat lantaran bermaksud meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, menurutnya, penerapan kebijakan tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan mendasar.

“Implementasinya tetap terlalu berfokus pada pelarangan ekspor tanpa diikuti kesiapan infrastruktur, daya murah, serta kepastian izin bagi investor. Akibatnya, smelter tidak tumbuh secepat target, sementara produksi tambang tetap berjalan,” ujar Sofyano.

Ia menegaskan, kebijakan hilirisasi semestinya dijalankan melalui pendekatan ekosistem nan komprehensif. Pemerintah perlu memastikan pasokan listrik nan kompetitif, pembangunan area industri terintegrasi, insentif fiskal nan jelas, serta roadmap industri aluminium dari hulu hingga hilir.

Selain itu, kepastian perizinan dan support logistik juga kudu dijamin agar biaya produksi tetap kompetitif secara global.

“Tanpa sinkronisasi ini, hilirisasi berisiko hanya memindahkan bottleneck dari ekspor ke domestik, bukan menciptakan nilai tambah nan optimal bagi ekonomi nasional,” tegasnya.