Heboh 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal, Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluruskan maksud pernyataan mengenai potensi 1.800 ton emas di bawah bantal. (Foto; okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluruskan maksud pernyataan mengenai potensi 1.800 ton emas milik masyarakat nan sempat dianalogikan sebagai "emas di bawah bantal". Kemenko Perekonomian menegaskan bahwa penggunaan frasa tersebut murni merupakan metafora dan pemerintah sama sekali tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan emas warga.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menjelaskan, istilah tersebut menggambarkan tradisi panjang masyarakat Indonesia nan secara turun-temurun menjadikan emas sebagai sarana penyimpan nilai (store of value) secara berdikari di lingkungan rumah tangga.

"Istilah 'emas di bawah bantal' merupakan metafora untuk menggambarkan akumulasi kepemilikan emas masyarakat nan terbentuk selama bertahun-tahun dan lintas generasi, sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia nan secara tradisional menjadikan emas sebagai salah satu corak simpanan dan penyimpan nilai. Sebagian emas tersebut hingga sekarang tetap disimpan secara pribadi alias secara konvensional di rumah tangga. Istilah tersebut tidak dimaksudkan secara harfiah sebagai emas nan ditemukan secara bentuk di bawah bantal masyarakat," ujar Haryo dalam keterangan resminya, dikutip Senin (24/8/2026).

Haryo menjelaskan bahwa Indonesia diperkirakan mempunyai persediaan emas tambang di alam sekitar 3.600 ton dengan volume produksi rata-rata 90 ton per tahun.

Di luar itu, akumulasi emas bentuk nan disimpan secara pribadi oleh masyarakat diperkirakan mencapai 1.800 ton dengan nilai ekonomis mencapai USD252 miliar.

Pemerintah memandang besarnya nomor tersebut sebagai kesempatan strategis untuk memperdalam pasar finansial domestik melalui penyediaan wadah investasi nan aman, terintegrasi, dan tepercaya.

"Dalam konteks tersebut, andaikan sebagian dari potensi emas masyarakat, misalnya sekitar 20 persen, dapat masuk ke dalam instrumen finansial melalui ekosistem bullion, maka bakal memberikan akibat positif terhadap pengembangan pasar bullion dan perekonomian nasional. Angka tersebut merupakan ilustrasi potensi, bukan mewajibkan masyarakat untuk memindahkan alias menyerahkan emas nan dimilikinya," tegas Haryo.