Gibran Mundur dari Wapres, Yusril Ungkap Kemiripan dengan Berhentinya Soeharto

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menilai sistem pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nyaris sama dengan pernyataan berakhir Presiden ke-2 RI Soeharto pada 1998. Menurutnya, surat pengunduran diri Gibran tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril menjelaskan, dalam surat nan disampaikan kepada MPR, Gibran secara tegas menyatakan berakhir dari kedudukan wakil presiden atas kemauannya sendiri.

"Menurut pendapat saya sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju alias tidak setuju dengan surat berhentinya itu, lantaran ini style-nya nyaris sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto nan saya draf tahun 1998 nan lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dia menegaskan, pernyataan berakhir tersebut merupakan keputusan pribadi Gibran nan mempunyai kekuatan norma mengikat sehingga tidak memerlukan persetujuan pihak lain, termasuk MPR.

"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent alias persetujuan dari pihak lain, lantaran itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan norma nan mengikat," ujarnya.

Yusril mengatakan, MPR selanjutnya perlu menggelar sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan kedudukan wakil presiden. Setelah itu, MPR bakal menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengusulkan dua nama calon wakil presiden.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari

Follow