Hasto: Mega-Prabowo Bertemu di Harlah Pancasila Bahas Arah Masa Depan RI

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila. Prabowo dan Megawati tampak berkawan di momen tersebut.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai pertemuan antara Ketua Umum PDIP itu dengan Prabowo. Menurutnya pertemuan tersebut menjadi momentum krusial bagi keduanya untuk membahas arah masa depan bangsa.

Hasto menjelaskan kehadiran Megawati dalam upacara tersebut merupakan kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Upacara ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah nan menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila.

"Tentu ini juga menjadi momentum nan baik bagi para pemimpin bangsa, pemimpin negara, pemimpin pemerintahan untuk berjumpa seperti antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

"Beliau adalah Presiden kelima nan punya banyak pengalaman dan juga mempunyai hubungan baik kedekatan secara individual dengan Presiden Prabowo," sambung dia.

Hasto berambisi pertemuan kedua pemimpin tersebut menghasilkan pembicaraan nan mendalam mengenai persoalan bangsa. "Sehingga pertemuan itu kita harapkan bakal membahas hal-hal nan strategis tentang beragam arah bangsa dan negara ke depan," harapnya.

Ditanya mengenai posisi politik PDIP di bawah kepemimpinan Prabowo, Hasto menegaskan bahwa dalam konstitusi Indonesia tidak dikenal istilah oposisi. Dia menekankan bahwa kehadiran Megawati di aktivitas kenegaraan berbareng Prabowo tidak serta-merta mengubah posisi PDIP sebagai partai penyeimbang.

"Kita kan tidak mengenal adanya oposisi dalam konstitusi pemerintahan negara kita. Bahkan dalam pidato Presiden Prabowo nan tadi juga saya kutip, beliau menghormati posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang," jelas Hasto.

Dia kemudian mengutip pernyataan Prabowo nan menyebut kerakyatan memerlukan sistem check and balances. Oleh lantaran itu, Hasto mengingatkan agar suara-suara kritis dari masyarakat sipil tidak dibungkam dengan patokan norma nan multitafsir.

"Presiden Prabowo menegaskan dalam rapat paripurna DPR bahwa kerakyatan memerlukan check and balances, kerakyatan memerlukan kritik," tutur Hasto.

"Suara kritis itu terkandung kebenaran. Suara kritis itu muncul dari rasa cinta agar pemerintahan negara itu bisa melangkah dengan baik. Karena itulah sebaiknya kita mendengarkan beragam masukan-masukan bunyi kritis jangan kemudian dibungkam dengan menggunakan pasal-pasal karet ya di dalam hukum," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bagi PDIP adalah tentang spirit pembebasan terhadap rakyat kecil.

Menurutnya, Pancasila kudu diwujudkan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Termasuk memberikan kemerdekaan bagi rakyat untuk berupaya dan terbebas dari penindasan.

"Pancasila itu berpihak dari narasi falsafah manusia nan diambil dari kaum Marhaen, rakyat petani, buruh, nelayan, mereka nan miskin dan nan menjadi korban dari sistem kapitalisme global," imbuh Hasto.

"Arahan Ibu Ketua Umum sangat jelas bahwa memperingati Pancasila bukan dilihat dari aspek historisnya semata, tapi memahami seluruh falsafahnya, narasi dan spirit pembebasan. Karena Pancasila itu lahir sebagai suatu kontemplasi ideologis terhadap angan dari seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nan sejati," pungkasnya.

(ond/aud)