Hasan Nasbi Kritik Plesetan SPPG Jadi 'Satuan Penjilat Prabowo-Gibran'

Jakarta, CNN Indonesia --

Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengkritik pihak-pihak nan memplesetkan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) menjadi 'Satuan Penjilat Prabowo-Gibran.

Menurutnya, pelabelan tersebut menunjukkan langkah berpikir nan tidak didasarkan pada fakta.

Hasan mengatakan ruang digital saat ini kerap dipenuhi sikap sinis nan berkembang lebih sigap dibanding upaya memeriksa kebenaran informasi. Akibatnya, logika publik justru menjadi korban.

"Ada orang nan bilang SPPG itu adalah satuan penjilat Prabowo-Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya di potongan nilai juga ini," kata Hasan dalam unggahan video di Instagramnya, Senin (1/6).

Ia menegaskan SPPG merupakan bagian dari ekosistem program pemenuhan gizi nan ditujukan bagi puluhan juta masyarakat Indonesia. Program tersebut menyasar sekitar 62 juta penerima faedah nan terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di beragam daerah.

Selain itu, Hasan menyebut program tersebut juga memberikan akibat ekonomi lantaran menyerap sekitar 1,5 juta orang nan bekerja di dapur pelayanan gizi. Oleh karena itu, dia menganggap tudingan nan menyebut SPPG sebagai perangkat politik secara tidak langsung juga merendahkan jutaan pekerja nan terlibat dalam program tersebut.

"Kalau dia bilang SPPG itu satuan penjilat Prabowo-Gibran, berfaedah dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta penduduk Indonesia nan bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima faedah anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui anak-anak balita. 62 juta penerima faedah ini sebagai penjilat Prabowo-Gibran. Hati-hati jika bicara," ujarnya.

Hasan menilai tuduhan nan dilontarkan tanpa didukung info dan kebenaran tidak hanya berpotensi merusak reputasi program pemerintah, tetapi juga mengabaikan kontribusi para pekerja serta kewenangan masyarakat nan menerima faedah program tersebut.

Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar lebih kritis dalam menerima info nan beredar di ruang publik maupun media sosial.

"Jangan sampai kebenaran di diskon, kebenaran di diskon, dan logika di diskon," imbuhnya.

Ia mengibaratkan info seperti makanan nan perlu dikunyah terlebih dulu sebelum ditelan. Masyarakat perlu memeriksa kebenaran dan kebenaran suatu info sebelum mempercayai alias menyebarkannya.

"Itu sama dengan informasi. Kalau ada informasi, resapi dulu. Cari dulu apa sih malasnya sekarang mencari info nan benar. Lihat dulu faktanya ini betul kebenaran nan sudah terjadi bertahun-tahun apa nggak. Cari dulu kebenarannya ini betul apa nggak. Jangan sampai logika Anda kemudian dipotong-potong. Jangan sampai logika Anda didiskon-diskon," jelasnya.

[Gambas:Instagram]

"Cukuplah tas nan didiskon. Cukuplah nilai peralatan nan didiskon. Tapi logika dan pikiran jangan sampai didiskon," tambahnya.

Ia menegaskan kebiasaan merespons sesuatu dengan kemarahan dan kebencian berisiko memperburuk kualitas obrolan publik. Hasan menilai Indonesia hanya bisa dibangun melalui persatuan dan kesatuan, bukan melalui sentimen negatif nan terus dipelihara.

"Karena negara kita tidak dibangun dengan kemarahan. Negara kita tidak dibangun dengan kebencian. Justru negara kita hanya bisa dibangun dengan persatuan dan kesatuan," pungkasnya.

(ldy/pta)

Add as a preferred
source on Google