Harus Bersiap, Sederet Ancaman Serius El Nino

Liputan6.com, Jakarta - El Nino kembali mengancam. Indonesia, sebagai negara kepulauan di wilayah tropis, termasuk nan paling rentan menghadapi perubahan pola suasana akibat pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik.

El Nino bukan sekadar kejadian cuaca biasa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah beberapa kali mengingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu penurunan curah hujan secara signifikan di sejumlah wilayah Indonesia. Dampak El Nino tidak hanya suhu nan semakin panas, tapi juga keterbatasan air bersih dan ketahanan pangan.

El Nino diperkirakan membawa musim tandus nan lebih panjang dari biasanya. Bahkan, sejumlah wilayah berpotensi mengalami kekeringan ekstrem nan berakibat langsung pada sektor pertanian.

Di Lampung, kekeringan mulai terasa. Sawah nan mengandalkan hujan sekarang berubah menjadi kering dan dipenuhi retakan tanah akibat minimnya pasokan air sejak pertengahan Mei 2026. Sejumlah tanaman padi berumur sekira 25 hari apalagi mulai mati.

Selain kekeringan, ancaman lain nan tidak kalah serius adalah meningkatnya akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Saat musim tandus berjalan lebih lama dan kelembapan udara menurun, potensi munculnya titik api menjadi lebih tinggi, terutama di area rawan seperti Sumatera dan Kalimantan.

"Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar," kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2026).

Dampak El Nino juga merembet ke sektor ekonomi. Ketika produksi pertanian menurun akibat kekeringan, nilai bahan pangan condong naik dan memicu tekanan inflasi. Beberapa komoditas seperti beras, cabai, hingga sayuran menjadi lebih rentan mengalami perubahan nilai lantaran pasokan terganggu.

Sektor daya dan kesiapan air juga ikut terdampak. Penurunan debit air di waduk dan sungai dapat mengganggu pasokan listrik dari pembangkit tenaga air. Di sisi lain, masyarakat di wilayah tertentu juga kudu menghadapi keterbatasan air bersih, terutama jika musim tandus berjalan lebih panjang dari perkiraan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi potensi akibat kejadian El Nino nan diperkirakan terjadi pada 2026–2027. Salah satu langkah utama nan disiapkan adalah pembentukan satuan tugas (satgas) unik untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengantisipasi akibat kekeringan.

Dia menjelaskan, pembentukan satgas diperlukan lantaran penanganan akibat El Nino melibatkan banyak unit kerja di lingkungan Kementerian PU, mulai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Jenderal Cipta Karya, hingga unit lain nan berangkaian dengan pengelolaan air.

"Karena di sini sudah ada lintas direktorat jenderal (Ditjen), ada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan seterusnya, makanya saya merasa perlu ada satgas khusus. El Nino ini memang kudu kita antisipasi dari awal," katanya.

Menurut Dody, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak awal agar akibat kekeringan tidak mengganggu kebutuhan air masyarakat maupun sektor pertanian nan menjadi penopang ketahanan pangan nasional.

Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Kementerian PU telah menjalankan program pengeboran air dalam di sejumlah wilayah nan rawan kekeringan sejak awal tahun. Program ini menyasar beragam wilayah di Indonesia, termasuk Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta wilayah lain nan berpotensi terdampak El Nino seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memperkuat sumber air baku, Kementerian PU juga meminta Ditjen SDA memperluas pembangunan prasarana pengedaran air, termasuk jaringan irigasi tersier untuk lahan pertanian.

"Cuma nan sekarang saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, unik untuk air nan diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membikin jaringan irigasi tersier," kata Dody.

Dia menekankan, jaringan irigasi tersier krusial untuk memastikan air dapat menjangkau lahan pertanian hingga area paling jauh secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi pemborosan penggunaan air.

"Karena irigasi tersier itu agar air nan mengalir itu bisa mengairi sawah-sawahnya sampai nan terjauh itu bisa tercapai dengan langkah nan lebih efektif dan efisien, serta ada penghematan penggunaan air nan bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," ujarnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga mengantisipasi El Nino. Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pemerintah telah melakukan langkah antisipatif sejak awal untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Dia menegaskan stok pangan Indonesia berada dalam kondisi nan cukup kuat.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status nan cukup kuat," kata Sarwo.

Dia menjelaskan, beragam skema antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi musim kemarau, termasuk penguatan produksi dan pengelolaan persediaan pangan. Pemerintah juga mempunyai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan CPPD nan dikelola di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kita sudah antisipasi daerah-daerah nan defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, nan dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," jelasnya.

Sarwo menambahkan, hingga saat ini akibat El Nino belum signifikan terhadap produksi pangan di Indonesia. Pertanaman tetap melangkah normal dan produksi dinilai tetap terjaga.

Dia juga menyebut stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) nan dikelola Perum Bulog terus meningkat seiring penyerapan hasil panen petani lokal, dengan posisi stok sekarang berada di atas 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini tetap cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," ungkap Sarwo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala wilayah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi akibat kejadian El Nino nan diperkirakan terjadi berbarengan dengan musim tandus pada Juli hingga Oktober 2026.

Instruksi tersebut disampaikan Tito usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 nan dirangkaikan dengan Sosialisasi Kesiapsiagaan Dampak El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito menjelaskan, berasas paparan BMKG, kejadian El Nino diperkirakan berjalan mulai Mei 2026 hingga Mei 2027. Namun, dampaknya diprediksi paling kuat terjadi pada puncak musim kemarau, ialah Juli hingga Oktober 2026.

Karena itu, pemerintah wilayah diminta segera menyiapkan langkah mitigasi sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujarnya.

Dia menegaskan terdapat dua akibat utama nan perlu diantisipasi, ialah meningkatnya potensi kebakaran rimba dan lahan akibat cuaca nan lebih panas dan kering, serta berkurangnya kesiapan air nan dapat mengganggu sektor pertanian, perkebunan, hingga pembangkit listrik tenaga air (PLTA).