Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menanam bibit pohon di Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/5/2026)(ANTARA/RAISAN AL FARISI)
MENTERI Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengingatkan bahwa bumi saat ini menghadapi tiga krisis lingkungan sekaligus alias triple planetary crisis, ialah perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan. Ketiga krisis tersebut saling berangkaian dan menakut-nakuti stabilitas ekologi, ekonomi, serta sosial.
Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Sabtu (6/6), Jumhur menegaskan bahwa rumor lingkungan hidup menjadi persoalan krusial nan menentukan masa depan generasi mendatang.
"Ketiga krisis ini saling berangkaian dan menakut-nakuti stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial. Isu lingkungan hidup menjadi rumor nan sangat krusial bagi kelangsungan generasi mendatang," kata Jumhur.
Ia menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjalankan Paris Agreement untuk menjaga kenaikan suhu bumi sedekat mungkin pada pemisah 1,5 derajat Celsius. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC) 2030 dengan sasaran penurunan emisi sebesar 31,89% melalui upaya sendiri dan 43,2% dengan support internasional.
Menurut Jumhur, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan membuatnya sangat rentan terhadap akibat perubahan iklim. Lebih dari 60% masyarakat tinggal di wilayah pesisir nan menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan.
Sementara lebih dari 90% musibah nan terjadi di Indonesia merupakan musibah hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Di tengah tantangan tersebut, persoalan sampah dinilai menjadi salah satu aspek nan turut memperburuk perubahan iklim.
Jumhur mengungkapkan Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun.
Namun, sekitar 74% di antaranya tetap belum dikelola secara optimal dan sebagian besar berhujung di tempat pemrosesan akhir (TPA) nan tetap menerapkan sistem open dumping.
"Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan emisi gas metana nan dihasilkan dari timbunan sampah mempunyai akibat pemanasan dunia lebih dari 30 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida.
Menurutnya, kondisi TPA nan mengalami kelebihan kapabilitas nyaris di seluruh kabupaten dan kota merupakan akibat dari pola pengelolaan sampah lama nan tetap mengandalkan pendekatan kumpul, angkut, dan buang.
"Sampah tidak terpilah, pengolahan lahan urug terbuka, gas metana tidak ditangkap dan tidak dimanfaatkan. Kondisi ini menyebabkan darurat sampah," tegasnya.
Karena itu, pemerintah mendorong perubahan paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan hilir menjadi pengelolaan nan menyeluruh dari sumbernya.
Jumhur membujuk masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga melalui Gerakan Indonesia Asri.
Selain persoalan sampah, dia juga menyoroti beragam corak kerusakan lingkungan lain seperti pencemaran udara akibat emisi kendaraan dan industri, pencemaran sungai, danau, wilayah pesisir dan laut, serta kerusakan lahan akibat alih kegunaan kawasan, deforestasi, dan degradasi tanah.
"Dampak dari pencemaran dan kerusakan ini tidak hanya berkarakter ekologis, tetapi juga ekonomi dan sosial. Kondisi bumi kita tidak sedang baik-baik saja," katanya.
Dalam kesempatan itu, Jumhur membujuk masyarakat melakukan pertobatan ekologis, ialah perubahan langkah pandang dan perilaku terhadap lingkungan hidup.
"Menjaga lingkungan bukan pilihan, tetapi tanggungjawab moral dan sosial bagi generasi sekarang maupun nan bakal datang," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah mendorong pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, pemilahan sampah dari sumbernya, penguatan budaya hidup bersih, pengembangan ekonomi sirkular melalui bank sampah, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), serta penanaman dua miliar pohon untuk memperkuat ketahanan suasana dan memulihkan ekosistem.
Jumhur menegaskan keberhasilan upaya pengamanan lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat.
"Gerakan lingkungan kudu menjadi aktivitas rakyat, aktivitas nasional. Semua kudu terlibat. Dengan itu Indonesia dapat menjadi teladan aktivitas lingkungan di dunia," pungkasnya. (H-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·