Hari Lahir Pancasila, Mahasiswa Soroti Pentingnya MBG sebagai Investasi Pembangunan SDM

Ilustrasi(Dok Istimewa )

PEMBANGUNAN sumber daya manusia (SDM) dinilai kudu menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di tengah beragam program pembangunan nan dijalankan pemerintah, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mempunyai peran strategis lantaran menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang.

Pandangan tersebut mengemuka dalam obrolan kebangsaan nan digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ’Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia di Banten dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Mengangkat tema “MBG sebagai Mandatory Spending untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia”, obrolan tersebut membahas posisi program MBG dalam pembangunan nasional serta tantangan implementasinya di lapangan.

Koordinator Pusat (Korpus) BEM PTMA Indonesia, Yogi Alidrus, menilai program MBG tidak semestinya dipandang sebagai support sosial semata. Menurutnya, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan peserta didik, merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

“Bangsa nan besar tidak hanya dibangun dengan prasarana nan megah, tetapi juga dengan kualitas manusia nan sehat, cerdas, dan berkekuatan saing. MBG kudu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi emas Indonesia,” ujar Yogi.

Ia menjelaskan bahwa semangat Pancasila menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Karena itu, kebijakan nan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perspektif kebijakan publik, peserta obrolan menilai MBG layak diposisikan sebagai mandatory spending alias shopping prioritas negara. Selama ini Indonesia telah mengenal kebijakan alokasi wajib pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menurut mereka, pembangunan SDM juga memerlukan komitmen anggaran nan berkepanjangan lantaran dampaknya sangat menentukan daya saing bangsa di masa depan.

Investasi pada pemenuhan gizi dinilai mempunyai pengaruh berlapis terhadap beragam sektor. Selain membantu menekan nomor stunting, program tersebut juga berpotensi meningkatkan keahlian belajar siswa, menurunkan nomor putus sekolah, memperbaiki kesehatan masyarakat, hingga meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional dalam jangka panjang.

Meski demikian, para peserta obrolan menegaskan bahwa support terhadap MBG tidak berfaedah menutup ruang kritik terhadap pelaksanaannya. Dalam negara kerakyatan nan berdasarkan Pancasila, kritik konstruktif justru dibutuhkan untuk memastikan program melangkah efektif dan tepat sasaran.

Menurut Yogi, krusial untuk membedakan antara kritik terhadap penerapan program dan penolakan terhadap tujuan program itu sendiri. Ia menilai tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan langkah nan tepat, namun pelaksanaannya tetap perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala.

“Tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat adalah tujuan nan baik. Namun pelaksanaannya tetap kudu diawasi, dievaluasi, dan dikritisi agar tepat sasaran, transparan, serta memberikan faedah maksimal bagi rakyat,” katanya.

Dalam obrolan tersebut, sejumlah tantangan penerapan MBG turut menjadi perhatian. Salah satunya mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat. Masih terdapat potensi ketidaksesuaian info di sejumlah wilayah sehingga diperlukan integrasi info nan lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, kualitas makanan nan disalurkan juga dinilai kudu menjadi perhatian utama. Program MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan nan dibagikan, tetapi juga kudu memastikan kandungan gizi nan sesuai dengan kebutuhan anak-anak dan peserta didik.

Pengelolaan anggaran menjadi rumor lain nan dibahas. Mengingat program ini menggunakan biaya negara dalam jumlah besar, transparansi dan akuntabilitas dinilai menjadi syarat absolut agar pelaksanaannya terhindar dari penyimpangan.

Tantangan berikutnya adalah pemerataan layanan. Wilayah kepulauan, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) mempunyai karakter pengedaran nan berbeda dibandingkan area perkotaan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kualitas jasa dan akses penerima faedah tetap merata di seluruh wilayah.

Peserta obrolan juga menyoroti pentingnya pertimbangan berkepanjangan terhadap akibat program terhadap APBN. Efektivitas dan efisiensi pembiayaan perlu terus diukur agar penyelenggaraan MBG tidak mengurangi kualitas jasa publik pada sektor strategis lainnya.

Sebagai corak kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan nasional, Korpus BEM PTMA Indonesia turut menyampaikan sejumlah rekomendasi. Mereka mendorong penguatan pengawasan publik dengan melibatkan mahasiswa, akademisi, media, dan masyarakat sipil dalam pemantauan penyelenggaraan program.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat sistem digitalisasi dan transparansi info melalui sistem pelaporan dan monitoring nan dapat diakses secara terbuka. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program.

Korpus BEM PTMA juga menilai MBG dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi wilayah andaikan melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal dalam rantai pasok pangan. Dengan demikian, faedah program tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Mereka juga mendorong pertimbangan berkala berbasis info dengan parameter nan jelas, seperti penurunan nomor stunting, peningkatan kesehatan siswa, meningkatnya kehadiran di sekolah, dan perbaikan kualitas pembelajaran. Di samping itu, program MBG dinilai perlu dibarengi dengan edukasi gizi kepada siswa, keluarga, dan masyarakat agar dampaknya dapat berjalan lebih berkelanjutan.

Menutup diskusi, Yogi menegaskan bahwa semangat Hari Lahir Pancasila kudu dimaknai sebagai upaya berbareng membangun bangsa melalui dialog, partisipasi, dan pengawasan nan sehat.

“Pancasila mengajarkan musyawarah dan keadilan sosial. Karena itu, MBG kudu kita dukung sebagai ikhtiar membangun SDM Indonesia, namun juga kudu kita kawal melalui kritik nan objektif, pertimbangan nan jujur, dan solusi nan konstruktif. Bangsa ini bakal maju bukan lantaran anti-kritik, tetapi lantaran bisa menerima kritik untuk menjadi lebih baik,” tegasnya.

Bagi para mahasiswa, pembangunan manusia kudu tetap menjadi prioritas utama bangsa. Dalam kerangka tersebut, program Makan Bergizi Gratis dinilai berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis untuk menyiapkan generasi nan lebih sehat, produktif, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (E-4)