Harga Obat Penyakit Kronis Terancam Naik akibat Pelemahan Rupiah

Ilustrasi(Antara)

Pelemahan nilai tukar Mata Uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai memberikan tekanan serius pada sektor kesehatan nasional. Harga obat-obatan, khususnya untuk kategori penyakit kronis, sekarang berada dalam ancaman kenaikan nan signifikan. Situasi ini memicu kekhawatiran mengenai aksesibilitas jasa kesehatan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengungkapkan bahwa kenaikan nilai obat susah dihindari mengingat struktur industri farmasi Indonesia nan tetap sangat berjuntai pada komponen luar negeri. Berdasarkan info nan dihimpun, ketergantungan terhadap bahan baku farmasi impor menjadi titik lemah utama saat stabilitas ekonomi dunia terganggu.

Ketergantungan Impor Jadi Pemicu Utama

Netty menjelaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengonfirmasi potensi kenaikan ini. "Kenaikan nilai obat nyaris tidak bisa dihindari jika merujuk pada nilai tukar rupiah saat ini. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor tetap sangat tinggi," ujar Netty dalam keterangan resminya, Rabu (3/6).

Kondisi ini dianggap sebagai sirine bagi ketahanan kesehatan nasional. Fluktuasi nilai tukar dan gangguan rantai pasok dunia secara langsung berakibat pada biaya produksi obat di dalam negeri. Tanpa kemandirian industri farmasi, sistem kesehatan Indonesia bakal terus rentan terhadap dinamika ekonomi internasional.

Strategi Mitigasi dan Kemandirian Farmasi

Meskipun pemerintah melalui BPOM telah menyiapkan langkah mitigasi seperti diversifikasi pemasok bahan baku dan optimasi produksi dalam negeri, Netty menekankan bahwa hasil akhirnya kudu dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan support nyata pada riset dan insentif bagi industri farmasi lokal.

Netty menegaskan bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar nan wajib dilindungi oleh negara. Pemerintah diminta datang untuk memastikan bahwa gejolak ekonomi dunia tidak mengurangi kewenangan rakyat dalam memperoleh jasa kesehatan nan layak dan terjangkau. "Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu," pungkasnya. (BY/I-1)