Harga LPG 3 Kg Tak Berubah Sejak 2007, RI Beri Subsidi Rp87 T/Tahun

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa nilai LPG subsidi 3 kilogram tidak pernah mengalami perubahan. Khususnya sejak program konversi minyak tanah ke LPG digulirkan pada 2007.

Adapun, program konversi tersebut mulai dijalankan pada era pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada periode pertama. Hingga kini, nilai LPG bersubsidi tetap dipertahankan, meskipun beban anggaran negara terus meningkat.

"Itu di zamannya Pak SBY (Presiden) dan Pak JK (Wapres) di periode pertama tuh. Tahu nggak? Itu nilai LPG subsidinya sejak pertama kali sampai sekarang nggak pernah kita ubah-ubah," kata Bahlil dalam aktivitas Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa, beberapa waktu lalu, dikutip Selasa (5/4/2026).

Ia lantas membeberkan bahwa Indonesia saat ini kudu mengeluarkan devisa sekitar Rp137 triliun per tahun untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp80 triliun hingga Rp87 triliun merupakan subsidi nan ditanggung oleh pemerintah.

"Sekarang kita shopping LPG per tahun devisa kita keluar 137 triliun rupiah. Dari 137 triliun rupiah itu nan disubsidi oleh negara Rp 80 sampai Rp 87 triliun rupiah per tahun bos. Jangan tepuk tangan ini sedih bagi saya," katanya.

Dari sisi kebutuhan, konsumsi LPG Indonesia mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri tetap terbatas.

Adapun, dengan kapabilitas terpasang 1,9 juta ton, realisasi produksi maksimal hanya sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton per tahun. Akibatnya, Indonesia kudu mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya.

"Nah kebutuhan kita LPG 8,6 juta ton per tahun. Produksi kita kapabilitas terpasang 1,9 juta tapi nan bisa produksi hanya 1,6-1,7 juta maksimum. Jadi kita impor 7 juta ton per tahun," katanya.

Bahlil menjelaskan, tingginya impor LPG bukan lantaran kekurangan gas, melainkan perbedaan jenis kandungan gas. LPG berasal dari komponen propana (C3) dan butana (C4), sementara sebagian besar gas alam Indonesia didominasi metana (C1) dan etana (C2).

"Dari situ saya putar otak lagi. Tapi tantangannya besar lho. Kita pertama mau merubah lewat DME sejak saya jadi menteri investasi udah mau bikin ini DME. Tapi hantunya banyak nan menentang ini," kata Bahlil.

(pgr/pgr)

Add