3 bulan yang lalu
Ilustrasi(Dok Magnific )
INDUSTRI petrokimia dan plastik nasional menghadapi tekanan berlapis pada tahun ini. Pelemahan rupiah hingga mendekati Rp18.000 per dolar AS, lonjakan nilai bahan baku global, kenaikan harga gas industri, hingga banjir produk impor murah dari Tiongkok menjadi kombinasi nan menggerus daya saing pelaku upaya dalam negeri. Kondisi tersebut terjadi ketika industri tetap berupaya menjaga tingkat produksi dan mempertahankan pasar domestik dari gempuran peralatan impor nan terus meningkat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menjelaskan gas merupakan komponen krusial dalam industri petrokimia, khususnya pada proses cracker dan polimerisasi. Menurutnya, selama skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap melangkah di kisaran US$6-7 per MMBTU, industri relatif bisa menjaga daya saing.
"Dengan HGPT dulu itu kita sebenarnya sangat terbantu lantaran kita bisa bisa bersaing dengan para impor di mana utilisasi kita sedikit terbantu dengan nilai gas nan murah US$6-7. Tapi sekarang penawarannya sudah di atas rata-rata di atas 15 sampai apalagi US$20," kata Fajar dikutip dari keterangan tertulis nan diterima, Jumat (5/6).
Kenaikan biaya daya tersebut muncul saat persaingan regional semakin ketat. Di sejumlah negara ASEAN, nilai gas industri tetap berada di bawah US$9 per MMBTU.
Sementara produsen Tiongkok menikmati support daya nan lebih murah serta kesiapan bahan baku nan lebih besar. Tekanan dari luar negeri juga semakin terasa melalui lonjakan arus impor produk plastik dan petrokimia. Barang dari Tiongkok masuk ke pasar domestik dengan nilai nan susah ditandingi produsen lokal.
"Tiongkok nan sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan peralatan dari Tiongkok itu bisa sampai 300 ribu ton per tahun," ujar Fajar.
Situasi tersebut memaksa produsen dalam negeri mengorbankan margin demi mempertahankan pasar. Sejumlah pabrik apalagi mulai menyesuaikan tingkat utilisasi untuk menghindari tekanan nan lebih besar.
"Bahkan kita sekarang sudah mencoba dengan 75% utilisasi, kita mencoba sedikit di bawah nilai Tiongkok. Jadi kita menggerus margin lumayan cukup besar," bebernya.
Di sisi lain, tekanan nilai tukar membikin kondisi semakin rumit. Ketika rupiah melemah, biaya impor bahan baku meningkat. Namun kenaikan biaya tersebut tidak sepenuhnya dapat diteruskan ke nilai jual lantaran pasar dibanjiri produk impor murah.
"Jadi ada dua perihal ya. Dari sisi pelaku industri hulu memang kita kan pass-through aja. Tetapi dengan banjirnya peralatan impor, kita tidak bisa pass-through lantaran kita mau enggak mau kudu turunkan harga," ujarnya.
Tekanan tersebut juga dirasakan pelaku industri hilir alias converter nan sempat mengimpor bahan baku ketika nilai tetap tinggi. Saat peralatan tiba di Indonesia, nilai pasar justru mengalami koreksi tajam sehingga margin upaya ikut tertekan.
Kekhawatiran sekarang mulai bergeser dari sekadar penurunan margin menuju ancaman perlambatan produksi. Jika tekanan biaya terus berlanjut, pengurangan jam kerja hingga perumahan tenaga kerja menjadi opsi nan mulai diperhitungkan perusahaan.
"Kalau ini tetap dilakukan dengan nilai baru di atas US$15, ini sudah dekat. Tadinya kita antisipasi tetap jauh untuk merumahkan karyawan," kata Fajar.
Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai industri petrokimia saat ini menghadapi tiga tekanan besar secara bersamaan, ialah lonjakan nilai bahan baku global, pelemahan rupiah, dan persoalan pasokan gas industri.
Menurut Yusuf, bentrok di Timur Tengah telah mendorong nilai nafta melonjak lebih dari 50% dibandingkan sebelum ketegangan memanas. Kondisi itu diperparah oleh pelemahan nilai tukar nan meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi.
"Industri petrokimia Indonesia saat ini menghadapi tiga tekanan besar nan datang secara berbarengan dan saling memperkuat. Pertama, nilai bahan baku dunia melonjak. Kedua, rupiah melemah hingga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS. Ketiga, nilai gas industri nan selama ini dianggap sebagai penyangga daya saing justru belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi pelaku industri," ujar Yusuf.
Menurutnya, persoalan utama gas industri bukan hanya soal nilai nan tercantum dalam kebijakan HGBT, melainkan keterbatasan pasokan nan diterima industri.
"Realisasi alokasi gas HGBT tetap jauh dari kebutuhan industri sehingga sebagian perusahaan kudu membeli gas regasifikasi dengan nilai nan bisa mencapai nyaris tiga kali lipat," sebut Yusuf.
Akibat kombinasi beragam tekanan tersebut, nilai produk plastik domestik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Namun ruang untuk meningkatkan nilai juga semakin terbatas lantaran kondisi daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.
"Dampaknya sudah terlihat dari kenaikan harga plastik domestik nan mencapai sekitar 40-60% pada April 2026," ujarnya.
Di tengah tekanan nan ada, Yusuf menilai tambahan kapabilitas produksi dari kompleks petrokimia baru di dalam negeri dapat membantu mengurangi sebagian ketergantungan impor. Meski demikian, perbaikan tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan struktural industri.
"Fokus kebijakan tidak cukup hanya menjaga nilai gas tetap rendah, tetapi juga memastikan kesiapan pasokannya," pungkasnya. (E-4)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·