
Hal nan perlu diperhatikan penanammodal crypto bermodal besar saat pilih platform. (Foto: dok Maginific)
JAKARTA - Investor bermodal besar memerlukan pendekatan pengelolaan aset nan lebih terstruktur, termasuk ketika berinvestasi pada aset crypto. Selain mempertimbangkan potensi keuntungan, mereka perlu memperhatikan legalitas platform, keamanan aset, jasa prioritas, dan tanggungjawab pajak.
Pendekatan ini membantu penanammodal mengambil keputusan berasas kebutuhan finansial, toleransi risiko, serta tujuan pengelolaan kekayaan dalam jangka panjang.
1. Memahami Kebutuhan Investor Bermodal Besar
Investor dengan kekayaan besar alias high-net-worth perseorangan (HNWI) biasanya mengelola portofolio nan mencakup beragam instrumen investasi. Karena itu, mereka tidak hanya mempertimbangkan potensi pertumbuhan aset, tetapi juga keamanan, likuiditas, efisiensi biaya, dan kemudahan memantau seluruh kepemilikan.
Dalam konteks ini, HNWI adalah perseorangan nan mempunyai kekayaan bersih dalam jumlah besar, meskipun pemisah nominal kategorinya dapat berbeda menurut lembaga finansial dan standar nan digunakan. Sebagian penanammodal dalam golongan ini juga menggunakan pendekatan pengelolaan kekayaan nan terintegrasi untuk menyesuaikan investasi dengan tujuan finansial mereka.
Pendekatan tersebut berangkaian dengan konsep HNWI adalah perseorangan nan memerlukan pertimbangan pengelolaan kekayaan secara menyeluruh, bukan sekadar memilih instrumen berasas potensi keuntungan.
Oleh karena itu, penanammodal perlu mempertimbangkan gimana aset crypto berkontribusi terhadap diversifikasi portofolio dan gimana resikonya mempengaruhi keseluruhan kekayaan.
Sementara itu, wealth management adalah pendekatan pengelolaan kekayaan nan mencakup perencanaan investasi, pengelolaan risiko, kebutuhan likuiditas, serta pertimbangan pajak. Dalam penerapannya, penanammodal dapat menilai apakah platform aset crypto menyediakan fitur dan jasa nan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan portofolio mereka.
Legalitas menjadi pertimbangan awal sebelum penanammodal menempatkan biaya dalam jumlah besar pada platform crypto. Di Indonesia, pengaturan dan pengawasan perdagangan aset finansial digital, termasuk aset crypto, berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
18 menit yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·