Hakim Tolak Praperadilan Asrul Azis di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Hakim tolak praperadilan Asrul Azis di kasus dugaan korupsi kuota haji (Foto: Ari Sandita/Okezone)

JAKARTA - Hakim menolak gugatan praperadilan mengenai sah alias tidaknya penetapan tersangka Asrul Azis Taba dalam perkara dugaan kuota haji periode 2023–2024 nan ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka, status tersangka Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama itu sah menurut hukum.

"Mengadili, menolak permohonan praperadilan Pemohon," ujar Hakim Tunggal Praperadilan, I Ketut Darpawan, di ruang sidang 2 PN Jakarta Selatan, Senin (6/7/2026).

Dalam pertimbangannya, pengadil menilai penetapan tersangka nan dilakukan KPK telah didukung perangkat bukti nan cukup. KPK disebut telah mengantongi sedikitnya empat jenis perangkat bukti, ialah bukti elektronik, surat, keterangan saksi, serta ahli.

Di sisi lain, kuasa norma Asrul, Rhama Rizky, menyatakan pihaknya menyayangkan putusan tersebut. Ia menilai sejumlah perihal tidak dipertimbangkan secara utuh oleh majelis hakim, termasuk soal SPDP dan surat perintah penangkapan terhadap kliennya.

"Kami menghargai putusan tersebut, tapi kami menyayangkan juga ada beberapa pertimbangan, sebagaimana diamanatkan UU nan juga sudah terfaktakan oleh Jawaban KPK, misal SPDP tidak diberikan pada kami, penetapan tersangka pun tidak diberikan, itu tidak dipertimbangkan (hakim)," kata Rhama usai persidangan.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan buletin terkini dengan jeli dan terpercaya. Ikuti info terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa krusial lainnya, langsung dari sumber nan terpercaya.