Haidar Alwi Dukung Tim Preventive Strike Polda Metro: Jadi Benteng Demokrasi

Jakarta -

Polda Metro Jaya membentuk Tim Preventive Strike dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas. Tim ini dibentuk untuk melakukan mitigasi awal dan menindak tegas pihak-pihak nan berupaya merusak kondusifitas wilayah.

Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute (HAI), Haidar Alwi, menilai pembentukan Tim Preventive Strike Polda Metro Jaya merupakan langkah strategis untuk menjaga kerakyatan dari pembajakan, kekerasan, penyelundup dan provokator, serta memastikan masyarakat tidak menjadi korban.

"Tim tersebut tidak boleh dipelintir sebagai perangkat untuk membungkam kritik alias menyerang kebebasan menyampaikan pendapat. Tim Preventive Strike Polda Metro Jaya lantaran itu kudu ditempatkan sebagai tembok demokrasi: melindungi kritik, menjaga keselamatan rakyat, memisahkan massa tenteram dari pelaku kekerasan, dan memastikan kebebasan tidak berubah menjadi kedok kriminalitas," ujar Haidar Alwi, dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Ia sepakat bahwa demonstrasi kudu dilindungi dan kritik kudu dijamin. Tetapi tindak kekerasan tidak dapat dibiarkan. Ia menyampaikan, bahwa Tim Preventive Strike adalah pesan tegas bahwa kerakyatan bakal dijaga, rakyat bakal dilindungi, dan tidak seorang pun boleh menggunakan kebebasan sebagai lisensi untuk menciptakan kehancuran.

Ia berpendapat, kerakyatan tidak hanya memerlukan kebebasan berbicara, tapi juga keamanan agar kebebasan tersebut dapat dijalankan tanpa rasa takut, tanpa intimidasi, dan tanpa ancaman dari golongan nan sengaja menjadikan kerumunan sebagai kamuflase tindak pidana.

"Karena itu, Tim Preventive Strike kudu dilihat sebagai tembok nan berdiri di antara demonstran tenteram dan golongan perusuh. Ketika polisi bisa memisahkan keduanya secara sigap dan akurat, aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan, sementara pelaku kekerasan kehilangan ruang untuk berlindung di kembali massa," paparnya.

Menurutnya, jika parameter ancaman telah terdeteksi secara objektif, Polda Metro Jaya mempunyai kewajiban melakukan mitigasi, patroli, pengamanan objek vital, komunikasi dengan koordinator aksi, pengaturan lampau lintas, pemetaan golongan berisiko, serta penindakan norma secara terukur terhadap perseorangan nan terbukti merencanakan alias melakukan kekerasan.

Tim Preventive Strike juga menjadi jawaban atas standar dobel nan selama ini diarahkan kepada Polri. Standar dobel tersebut kudu dihentikan agar Polri tidak terus ditempatkan dalam posisi di mana setiap tindakan dianggap salah, sementara golongan nan menyiapkan kekerasan terbebas dari sorotan dan tanggung jawab.

"Ketika polisi bersiap sebelum terjadi kerusuhan, polisi dituduh berlebihan. Ketika kerusuhan pecah, polisi dituduh kandas mengantisipasi. Ketika personel dikerahkan, polisi dianggap mengintimidasi. Ketika pengamanan lemah dan akomodasi dibakar, polisi kembali dipersalahkan. Standar dobel semacam itu kudu dihentikan," ungkapnya.

Ukuran tertinggi keberhasilan polisi adalah tragedi nan sukses dicegah, korban nan tidak pernah jatuh, akomodasi nan tidak pernah terbakar, dan masyarakat nan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.

"Tidak terjadinya kerusuhan bukan bukti bahwa kesiapsiagaan polisi berlebihan, melainkan menjadi bukti bahwa penemuan dini, patroli, komunikasi, pengamanan, dan pencegahan bekerja sebagaimana mestinya," ucapnya.

Wujud Polri Presisi

Preventive Strike juga mencerminkan pendekatan Polri Presisi nan prediktif. Polisi tidak hanya bereaksi terhadap kejahatan nan telah selesai dilakukan, tetapi membaca pola, mendeteksi potensi ancaman, mengendalikan eskalasi, dan memutus rangkaian kekerasan sebelum menghasilkan kerugian nan lebih besar.

"Pendekatan prediktif tersebut kudu dijalankan dengan disiplin hukum. Kritik tidak boleh dikategorikan sebagai ancaman. Ajakan demonstrasi tenteram tidak boleh diperlakukan sebagai tindak pidana. Penindakan kudu didasarkan pada perbuatan konkret, bukti nan sah, dan parameter kekerasan nan dapat dipertanggungjawabkan," sambungnya.

Meski demikian, Haidar Alwi mengatakan bahwa Polda Metro Jaya juga perlu memastikan bahwa setiap operasi Preventive Strike berada dalam satu komando nan jelas, dilengkapi dokumentasi, pengawasan internal, penggunaan kamera lapangan, pencatatan penggunaan kekuatan, serta pertimbangan pascaoperasi. Langkah tersebut krusial untuk melindungi dua pihak sekaligus: masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan personil kepolisian dari tuduhan nan tidak sesuai fakta.

"Ketegasan dan akuntabilitas bukan dua prinsip nan saling meniadakan. Ketegasan diperlukan agar negara tidak kalah oleh perusuh. Akuntabilitas diperlukan agar kekuatan negara tetap berada dalam pemisah hukum. Massa tenteram kudu diberi ruang, dilindungi, dan difasilitasi. Koordinator tindakan kudu diajak berkomunikasi. Jalur darurat kudu dijaga. Jurnalis, tenaga medis, pendamping hukum, dan masyarakat sekitar kudu memperoleh perlindungan. Namun terhadap pelaku nan membawa peledak molotov, senjata tajam, perangkat perusak, alias secara nyata menyerang masyarakat dan petugas, negara tidak boleh ragu," pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan Tim Preventive Strike ini terdiri dari direktorat operasional nan ada di Polda Metro Jaya. Tim ini tidak hanya berfokus pada pengamanan di wilayah Jakarta, tetapi juga di wilayah penyangga Ibu Kota.

"Kapolda Metro Jaya sudah menegaskan membentuk tim Preventive Strike nan terdiri dari Direktorat Operasional nan ada di Polda Metro Jaya. Jadi sudah melakukan mitigasi awal, andaikan ada kelompok-kelompok nan mencoba membikin kerusuhan, membikin situasi tidak nyaman dan kondusif di wilayah norma Polda Metro Jaya termasuk wilayah-wilayah penyangga, bakal dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," jelas Kombes Budi Hermanto dalam keterangannya, Jumat (31/7).

Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa pihak kepolisian terus meningkatkan intensitas patroli secara masif di daerah-daerah perbatasan, seperti perbatasan Bekasi dan Depok dengan Jawa Barat, serta wilayah Tangerang nan berbatasan langsung dengan Banten. Langkah mitigasi ini dilakukan demi menjaga Jakarta tetap aman.

"Langkah-langkah mitigasi sudah berjalan. Kami terus melakukan peningkatan patroli, mulai dari skala kecil, sedang, hingga skala besar. Terutama di wilayah-wilayah penyangga nan menjadi pintu masuk," tambahnya.

(mea/imk)