2 minggu yang lalu
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai pemerintahan nan bersih dan menjaga kedaulatan negara menjadi payung besar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo berkesempatan meninggalkan warisan krusial bagi bangsa andaikan bisa memimpin pemberantasan korupsi secara menyeluruh.
Haedar mengatakan keberhasilan memberantas korupsi tidak cukup hanya mengandalkan satu lembaga. Seluruh lembaga penegak norma kudu bergerak berbareng dalam satu sistem nan terintegrasi.
"Dari seluruh lembaga penegakan hukum, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, kemudian ada KPK, lampau juga untuk pengawasan BPK dan lembaga lainnya, gimana korupsi nan sudah masif ini dikeroyok bareng-bareng dalam satu sistem dan orkestra nan sangat sistemik," kata Haedar di Prime UMY Hotel Convention and Dormitory, Bantul, Senin (13/7).
Menurut Haedar, pemberantasan korupsi kudu dilakukan melalui penguatan sistem, bukan hanya sebatas seruan moral.
"Tidak cukup kita dengan mengajak, mengajak, dan mengajak," ujarnya.
Ia menilai, apalagi pendekatan keagamaan mempunyai keterbatasan ketika berhadapan dengan praktik korupsi nan telah mengakar dalam sistem pemerintahan.
"Bahkan kekuatan kepercayaan pun ada batasnya untuk masuk ke wilayah rayuan moral lantaran ini menyangkut persoalan nan sudah terstruktur di dalam sistem. Jadi perlu kesatuan langkah dari semua lembaga nan ada," katanya.
Haedar juga mendorong agar seluruh kementerian, lembaga negara, hingga lembaga pemerintahan ikut terlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, Presiden perlu memimpin langsung koordinasi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun halangan dalam penanganan perkara korupsi.
"Di sinilah pentingnya presiden memimpin langsung langkah-langkah pemberantasan korupsi lewat lembaga ini," ujarnya.
Ia optimistis seluruh lembaga dapat melangkah seirama lantaran pemberantasan korupsi merupakan kepentingan bangsa dan negara.
"Memang ada teori jika kita mau bersih-bersih perlu sapu bersih. Tetapi pemerintahan di manapun tidak berangkat di ruang vakum. Dengan kekurangan dan kelemahan masing-masing kita berupaya mengoptimalkan peluang-peluang kebijakan. nan krusial kita bersama, nan krusial kita bersatu, nan krusial kita punya political will nan tinggi," kata Haedar.
Selain peran negara, Haedar menilai masyarakat sipil juga kudu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari budaya dan langkah berpikir bersama.
"Institusi-institusi kemasyarakatan dan kebangsaan juga kudu betul-betul menjadikan pemberantasan korupsi sebagai state of mind, alam pikiran untuk mobilitas bersama. Sehingga tidak ada ruang publik dan ekosistem nan longgar," pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·