Gus Ipul Pastikan Penyaluran Bansos di Koperasi Desa Tanpa Potongan

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa support sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) alias sembako sudah dapat diambil di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau operasional KDKMP hari ini di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

"Tadi uji coba juga penyaluran bansos, baik itu PKH maupun Bantuan Pangan Non-Tunai sudah bisa diambil di Kopdes. nan sudah operasional, perangkatnya sudah lengkap, kita bisa operasikan alias bisa salurkan di Kopdes," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2026).

Gus Ipul menjelaskan sistem penyaluran bansos dilakukan melalui beberapa bank penyalur dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) nan agennya dibawa langsung ke KDKMP.

"Karena bank penyalur kelak bakal buka gerai di Koperasi Desa. Jadi tentu ini lebih dekat layanannya kepada penerima manfaat. nan kedua, bisa langsung membelanjakan untuk beragam kebutuhan pokok nan ada di koperasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengungkapkan bahwa penerima faedah baik PKH maupun sembako bakal otomatis menjadi personil KDKMP. Dia menegaskan penyaluran bansos di KDKMP tidak ada biaya tambahan dan bebas dari potongan.

"Secara bertahap, ini sudah mulai uji coba di beberapa titik, kelak semuanya bakal lewat sana (Kopdes), itu sesuai pengarahan Presiden. Tidak ada, tidak dipotong serupiah pun," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan peninjauan KDKMP secara serentak dilakukan selama delapan hari atas pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sebanyak 10.070 (koperasi) bakal dicek, ditinjau, tentu saya menyampaikan, tidak semua bagus. Bukan berfaedah jika sudah hari ini, bagus semua, ada waktu dan proses, lantaran ini pekerjaan besar," ujar Zulhas.

Zulhas menambahkan meskipun tetap terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya, KDKMP memulai sesuatu nan baru agar perekonomian desa bisa tumbuh dari desa itu sendiri.

"Jadi ini milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua operasi, dibantu manajer untuk mengelola ini ya. Untuk melayani seluruhnya barang-barang nan subsidi, support dan subsidi," pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, serta pejabat mengenai lainnya.

(akd/ega)