Gubernur Kalsel Instruksikan Pemberantasan Praktik Penyimpangan Distribusi BBM

Gubernur KalImantan Selatan, Muhidin dan Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan.(MI/Denny Susanto)

GUBERNUR KalImantan Selatan, Muhidin menginstruksikan Satgas BBM untuk memberantas praktik premanisme dan penyimpangan pengedaran BBM bersubsidi wilayah tersebut. Antrian panjang pembelian BBM solar subsidi (bio solar) tetap terjadi di SPBU beragam wilayah di Kalsel.

Terkait perihal ini Polda Kalsel menggelar rapat koordinasi terbatas nan dihadiri langsung Gubernur Kalsel, Muhidin serta jejeran PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel, kemarin. "Kita telah menggelar pertemuan berbareng Gubernur dan pihak Pertamina, membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel," ungkap Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Rabu (3/6).

Rakor berjalan di ruang Kapolda Kalsel di Banjarbaru dan turut dihadiri petinggi Polda Kalsel diantaranya, Wakapolda,  Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam. Sedangkan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dihadiri  Isfahani (Executive General Manager) dan Bondan Tri Wibowo selalu ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel. 

Dalam rakor, dibahas beberapa persoalan utama kelangkaan BBM bersubsidi, bahwa terdapat beberapa aspek nan diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalsel. Antara lain, adanya indikasi penimbunan BBM oleh pihak-pihak tertentu, dan tetap terdapat praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai pengedaran BBM.

Padahal berasas kuota BBM subsidi, semestinya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di Kalsel. "Dalam perihal ini, diperlukan pertimbangan terhadap sistem pengawasan dan pengedaran BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran," kata Kapolda.

INSTRUMEN PENGENDALIAN
Executive General Manager Pertamina Balikpapan, Iswahani menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, telah menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.

Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi nan terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU mempunyai peran krusial untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.

Namun diakui penerapan pengawasan di lapangan tetap menghadapi beragam kendala, terutama mengenai keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.

Senada Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan sistem nan lebih ketat dengan mengintegrasikan info kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.

Pertemuan ini menghasilkan konklusi bahwa kelangkaan dan antrean BBM nan terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi nan tersedia secara info mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam pengedaran BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.

Kemudian, Pertamina diminta melakukan pertimbangan dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak nan berhak. (E-2)