Golkar Nilai Sistem Politik Harus Selaras Sistem Pemerintahan Presidensial

Sekjen Golkar Sarmuji (Foto: Dok)

JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji, menilai sistem politik, termasuk kepartaian, kudu selaras dengan sistem pemerintahan presidensial. Menurutnya, perihal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Sistem politik dan kepartaian, menurutnya, tidak boleh dibangun terpisah dari kreasi dasar sistem pemerintahan. Menurutnya, Indonesia memerlukan sistem multipartai sederhana agar pemerintahan melangkah efektif, stabil, dan akuntabel.

"Kita mesti konsisten terhadap pembangunan sistem politik Indonesia. Sistem politik, termasuk sistem kepartaian, kudu sesuai dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana diamanahkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Sistem politik nan berkesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial adalah sistem multipartai sederhana," ujar Sarmuji, Minggu (1/2/2026).

Sarmuji menekankan, sistem presidensial bakal menghadapi persoalan fragmentasi politik nan berakibat pada lemahnya efektivitas pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional jika tidak disertai penyederhanaan sistem kepartaian.

“Presidensialisme tidak bakal pernah bekerja optimal jika ditopang oleh sistem kepartaian nan terlalu terfragmentasi. Pemerintah bakal terus tersandera tarik-menarik kepentingan politik, dan rakyat nan akhirnya menanggung biaya dari ketidakefektifan itu,” tegas Sarmuji.