Gebrakan Sudaryono 5 Hari Pimpin BGN

Liputan6.com, Jakarta - Masa kedudukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) belum genap sepekan. Namun, sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026), Sudaryono langsung melakukan pembenahan untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono mengungkap tiga persoalan utama menjadi konsentrasi pembenahan dalam penyelenggaraan program MBG. Berikut sejumlah gebrakan dilakukan politisi Partai Gerindra tersebut setelah menjabat kepala BGN.

Gebrakan pertama dilakukan Sudaryono adalah membekukan lebih dari 800 dapur program MBG. Ratusan dapur tersebut ditangguhkan dan untuk sementara waktu tidak bakal menerima pembayaran, terhitung sejak Senin (27/7/2026).

Kepala BGN Sudaryono mengumumkan bahwa jumlah dapur dibekukan hingga hari ini mencapai 833 unit. Penangguhan tersebut tersebar di tiga wilayah, dengan jumlah terbanyak berada di wilayah III meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, Maluku, dan Papua.

"Kami telah menemukan ada 833 dapur nan kami suspend per hari ini," ungkap Sudaryono dalam konvensi pers di Kantor BGN, Senin (27/7/2026).

Mantan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) membeberkan argumen pembekuan ratusan dapur di tiga wilayah tersebut. Salah satunya lantaran ditemukan pelanggaran berat berangkaian dengan higienitas dan kualitas makanan diproduksi.

"Jadi dapur nan di-suspend itu mengenai higienis, keracunan, kemudian kualitas nan tidak baik, tidak memenuhi standar nan kita inginkan, khususnya mengenai higienis dan sanitasinya, kemudian IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)," kata dia.

Bukan hanya membekukan ratusan dapur MBG, Sudaryono menjelaskan, skema dan sistem penutupan dapur kali ini berbeda dibandingkan dengan sebelumnya.

Dia juga menegaskan bahwa BGN hanya bakal memberikan hukuman permanen kepada dapur nan tidak bisa memenuhi persyaratan meski telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.

"Dapur nan disuspend secara permanen ini, itu bukan kayak nan lalu. Misalnya dulu kan disuspend tapi tetap dibayar, jika ini sudah suspend, tutup enggak dibayar. Ini betul-betul adalah suspend lantaran pelanggaran," jelas Sudaryono.

Upaya bersih-bersih lain dilakukan Sudaryono adalah memberhentikan 261 pegawai non-ASN. Sudaryono mengungkapkan keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah tim BGN melakukan penyelidikan menunjukkan para pegawai tersebut diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Hukuman tegas bukan hanya diberikan kepada pegawai non-ASN. Sudaryono menyebut sejumlah pegawai BGN nan berstatus ASN juga dikenai hukuman lantaran melakukan pelanggaran disiplin.

"Hari ini kami beri pengumuman bahwa per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN ya, nan terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," ucap Sudaryono.

Hukuman tegas bukan hanya diberikan kepada pegawai non-ASN. Sudaryono menyebut sejumlah pegawai BGN nan berstatus ASN juga dikenai hukuman lantaran melakukan pelanggaran disiplin.

Sudaryono mengatakan terdapat sembilan ASN dan PPPK nan diduga melakukan pelanggaran disiplin berat. Mereka berpotensi diberhentikan dalam waktu dekat.

Sudaryono menambahkan, corak pelanggaran berat nan dilakukan para pegawai ASN tersebut beragam. Namun, dua di antaranya nan paling serius adalah terlibat gambling online dan mengambil duit program BGN.

"Jangan dipikir ngentit duit sedikit itu, kemudian enggak tahu, tahu. Ya kan sekarang ini info mudah, tinggal kirim WA, kita investigasi, orangnya ngaku, maka minta maaf, demi menyelamatkan nan banyak nan baik, ya kudu kita norma orang-orang nan tidak baik, nan kemudian mencoreng nama baik orang-orang nan bekerja selama ini dengan baik," jelas Sudaryono.

Sudaryono juga mempersilakan masyarakat untuk langsung mengadukan kepada BGN maupun dirinya andaikan menemukan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias pengelola dapur program MBG melakukan praktik gratifikasi. Hal nan sama juga bertindak jika mereka melakukan korupsi dalam pembelian bahan baku program MBG.

"Dan peralatan siapa melakukan pelanggaran itu, kami dengan tegas, pasti jika terbukti kami pecat dan dapurnya kami suspend alias kami tutup," tegas Sudaryono.

Sudaryono menegaskan dirinya tidak mau gambaran BGN dan program MBG rusak akibat ulah Kepala SPPG nan korup. Di sisi lain, dia mengakui tetap terdapat beragam kekurangan dan pelanggaran nan terjadi di lingkungan BGN.

Sudaryono juga menegaskan seluruh dapur penyelenggara program MBG dilarang menggunakan bahan pangan maupun peralatan bersubsidi. Dapur nan melanggar terancam ditutup secara permanen.

Sudaryono mengatakan larangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Barang bersubsidi nan tidak boleh digunakan meliputi gas elpiji 3 kilogram (kg), MinyaKita, hingga beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

"Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai MinyaKita, tidak boleh memakai gas melon 3 kg, dan tidak boleh memakai beras SPHP. Tidak boleh," kata Sudaryono dalam konvensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dia juga meminta masyarakat ikut mengawasi penyelenggaraan patokan tersebut. Jika menemukan dapur MBG nan tetap menggunakan peralatan bersubsidi, masyarakat diminta melaporkannya kepada BGN.

Menurut Sudaryono, setiap laporan bakal ditindaklanjuti. BGN bakal memberikan teguran dan surat peringatan, hingga menjatuhkan hukuman terberat berupa penutupan dapur secara permanen andaikan pelanggaran tetap dilakukan.

Selain melarang penggunaan peralatan bersubsidi, Sudaryono menginstruksikan seluruh dapur MBG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP). Langkah itu dilakukan agar dapur MBG tidak memanfaatkan anjloknya nilai komoditas di tingkat petani maupun peternak.

Menurutnya, telur tetap kudu dibeli sesuai nilai referensi pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai sekaligus melindungi peternak dari kerugian.

"Tapi kudu membeli telur di nilai referensi pemerintah, untuk memastikan stabilisasi nilai dan peternak tidak dirugikan. Tujuan MBG ini juga sebagai stabilisator pasokan dan nilai level paling bawah (flooring price) agar peternak dan petani tidak dirugikan," tegas dia.

Sudaryono juga menegaskan komitmen BGN mencari penyelesaian nan setara bagi para mitra agar tidak mengalami kerugian akibat persoalan tata kelola nan terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sudaryono memastikan pemerintah memahami beban nan ditanggung sejumlah mitra dan bakal mengupayakan solusi terbaik.

Pemerintah pun mau memastikan agar para mitra nan telah berinvestasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap memperoleh keadilan.

Sudaryono meminta para mitra memberikan waktu kepada BGN untuk merumuskan solusi nan tepat. Ia menegaskan BGN berkomitmen menyelesaikan persoalan tersebut secara baik.

“Saya minta untuk paling tidak, saya minta waktu. Ini juga didengar secara umum, meminta waktu pada seluruh mitra nan selama ini mencari keadilan selama berbulan-bulan ini untuk sedikit bersabar dan saya berkomitmen untuk gimana mencari solusi nan baik,” kata Sudaryono.

Lebih lanjut, Sudaryono memastikan BGN tidak mau para mitra menanggung kerugian atas investasi nan telah mereka keluarkan untuk mendukung operasional.

Selain itu, BGN juga memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap melangkah meskipun terdapat dapur nan sementara waktu dihentikan operasionalnya. Menurut Sudaryono, kapabilitas jasa bakal dialihkan ke dapur lain di wilayah sekitar sehingga pengedaran jasa tidak terganggu.