Gagal Penuhi Target, Seluruh Anggota Kabinet Mengundurkan Diri

2 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Guinea Ekuatorial menghadapi guncangan politik setelah seluruh personil kabinet mengundurkan diri secara berbarengan menyusul rendahnya capaian program pemerintah. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah dinilai kandas memenuhi sebagian besar sasaran nan telah ditetapkan.

Wakil Presiden Guinea Ekuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, mengumumkan pada Selasa (16/6/2026) bahwa Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsuga telah menyerahkan pengunduran diri kabinet secara kolektif kepada pemerintah.

Menurut Obiang, kabinet kandas memenuhi sebagian besar sasaran nan telah ditetapkan pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa tingkat pencapaian hanya mencapai sekitar 10% dari sasaran nan direncanakan.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci gimana target-target tersebut diukur alias parameter apa nan digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah.

"Tingkat penyelenggaraan nan dicapai jelas tidak memadai dibandingkan dengan angan dan komitmen nan telah diambil," kata Obiang dalam sebuah pernyataan nan diunggah melalui platform X.

Obiang bukan hanya menjabat sebagai wakil presiden, tetapi juga merupakan putra dari Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo nan telah lama memimpin negara tersebut.

Partai Demokrat Guinea Ekuatorial (PDGE), partai nan berkuasa, menyatakan bahwa Presiden Obiang tidak puas terhadap keahlian pemerintah.

Menurut partai tersebut, sejumlah persoalan menjadi argumen utama ketidakpuasan presiden, termasuk praktik korupsi, keterlambatan penyelenggaraan beragam proyek pembangunan, serta kegagalan pemerintah dalam melakukan diversifikasi ekonomi.

Pemerintah baru diperkirakan bakal dibentuk dalam beberapa hari mendatang untuk menggantikan kabinet nan mengundurkan diri.

Meski seluruh kabinet telah mundur, langkah tersebut diperkirakan tidak bakal mengubah peta kekuasaan di negara Afrika Tengah nan kaya minyak tersebut.

Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tetap menjadi figur dominan dalam sistem politik Guinea Ekuatorial. Ia telah memegang kekuasaan sejak 1979 dan dikenal sebagai presiden dengan masa kedudukan terlama di Afrika.

Dalam sistem pemerintahan Guinea Ekuatorial, presiden mempunyai kewenangan besar, termasuk menunjuk personil kabinet dan membentuk pemerintahan.

Karena itu, pengunduran diri kabinet lebih dipandang sebagai langkah reorganisasi pemerintahan daripada perubahan politik nan dapat menggeser keseimbangan kekuasaan di negara tersebut.

Guinea Ekuatorial selama bertahun-tahun juga menjadi sorotan beragam organisasi kewenangan asasi manusia internasional.

Kelompok-kelompok HAM serta Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya menuduh otoritas negara itu melakukan beragam pelanggaran kewenangan asasi manusia terhadap pihak-pihak nan menyuarakan kritik terhadap pemerintah.

Menurut tuduhan tersebut, abdi negara negara dituduh melakukan penahanan, penyiksaan, apalagi pembunuhan terhadap perseorangan nan berani menyampaikan kritik terhadap penguasa.

Di tengah sorotan internasional tersebut, Guinea Ekuatorial juga termasuk salah satu dari 10 negara Afrika nan menandatangani kesepakatan kontroversial dengan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai penerimaan deportan dari negara ketiga.

Kesepakatan tersebut menuai kritik luas dari beragam pihak dan menjadi salah satu rumor nan menambah perhatian internasional terhadap kebijakan pemerintah Guinea Ekuatorial.

(luc/luc)

Add