Forum Semanggi Atma Jaya Soroti Gejala Akhir Reformasi dan Menguatnya Oligarki

Ilustrasi(MI/DEVI HARAHAP)

Professor Kajian Asia dari University of Melbourne, Australia, Vedi R. Hadiz menilai Indonesia tengah memasuki fase baru konsolidasi oligarki nan melangkah berdampingan dengan demokrasi. Kondisi tersebut dinilai menjadi penanda munculnya apa nan disebut sebagai “akhir Reformasi”.

Pandangan itu disampaikan Vedi dalam obrolan Forum Semanggi #4 berjudul Oligarchy and the End of Reformasi in Indonesia: Power Reorganised di Kampus Atma Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (4/6). Buku tersebut ditulis Vedi berbareng Profesor Emeritus Murdoch University, Richard Robison.

Dalam paparannya, Vedi mengatakan selama ini kerakyatan sering dipahami sebagai sistem nan otomatis melemahkan oligarki. Namun, realitas politik Indonesia justru memperlihatkan arah berbeda.

“Semakin demokratis satu bangsa, semestinya kekuatan oligarkis terkikis. Tetapi dalam praktiknya nan kita lihat justru sebaliknya. Demokrasi dan oligarki bisa hidup berdampingan dengan sangat mesra dalam mempertahankan kekuasaan,” kata Vedi. 

Menurut dia, kejadian itu diperkuat oleh munculnya incumbent populism, ialah penggunaan legitimasi kerakyatan dan kekuasaan elektoral untuk mempertahankan kekuasaan elite politik dan ekonomi.

Buku tersebut merupakan jenis revisi dan ekspansi dari karya klasik Reorganising Power in Indonesia nan terbit pada 2004. Jika kitab sebelumnya menjelaskan gimana oligarki memperkuat pasca jatuhnya Orde Baru, jenis terbaru mencoba membaca perkembangan politik Indonesia hingga era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Vedi menegaskan oligarki nan dimaksud bukan sekadar golongan konglomerat tertentu, melainkan hubungan struktural antara kekuatan politik, birokrasi, dan upaya besar.

“Kami tidak hanya berbincang tentang konglomerat tertentu. Kami berbincang tentang hubungan struktural kekuasaan nan ditandai oleh penggabungan kepentingan politik, birokrasi, dan upaya besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Reformasi 1998 memang sukses menjatuhkan lembaga politik Orde Baru, tetapi tidak menghancurkan kekuatan oligarki nan menopangnya.

“Reformasi menjatuhkan institusi-institusi Orde Baru, tetapi tidak oligarki nan menopangnya. Oligarki tetap memperkuat dan beradaptasi pasca-Orde Baru,” kata dia.

Menurut Vedi, dalam dua dasawarsa terakhir oligarki justru sukses menggunakan lembaga kerakyatan untuk mempertahankan kekuasaan politik dan ekonomi. Bedanya, sekarang kekuatan tersebut bekerja dengan corak nan lebih terfragmentasi dan fleksibel.

Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan ekonomi nan kembali memunculkan komparasi dengan krisis 1998. Nilai tukar rupiah pada Kamis (4/6) tercatat menyentuh level Rp18.035 per dolar AS, melampaui secara nominal titik terlemah saat krisis moneter 1998.

Meski demikian, Vedi mengingatkan publik agar tidak berambisi gejolak ekonomi saat ini bakal melahirkan reformasi baru seperti 1998.

“Kalau dalam 16-18 bulan krisis ekonomi lebih parah, bisa jadi kejadian seperti Reformasi 1998. Tapi, jangan berambisi 1998 nan sangat merugikan itu terjadi, lantaran bisa Anda lihat hasilnya seperti sekarang nan berkuasa justru oligarki,” ujarnya.

Ia menilai kejatuhan rezim Soeharto kala itu sebenarnya membuka kesempatan perubahan besar. Namun kekosongan kekuasaan justru kembali diisi golongan elite lama dengan wajah baru.

“Yang mengisi kekosongan bukan masyarakat sipil progresif, melainkan kelas-kelas nan sama oligarkisnya,” katanya.

Vedi juga menyoroti pembentukan superholding negara Dan Antara nan dinilainya menjadi instrumen baru konsolidasi oligarki dan sentralisasi kekuasaan ekonomi-politik.

Selain itu, Ia mengatakan tantangan terbesar perubahan bukan hanya kuatnya oligarki, melainkan lemahnya masyarakat sipil progresif.

“Selama civil society terfragmentasi dan tidak terkonsolidasi, mereka bakal mudah dikooptasi kekuasaan dan tidak bisa membangun aktivitas sosial nan lebih luas,” katanya.

Soroti resentralisasi ekonomi-politik

Pandangan senada disampaikan oleh Profesor Emeritus dari Universitas Murdoch, Australia, Richard Robison. Menurutnya, oligarki Indonesia saat ini sedang mengalami proses sentralisasi ulang kekuasaan.

“Kami menyebutnya sebagai akhir Reformasi lantaran kekuasaan ekonomi dan politik sekarang kembali dire-sentralisasi, meskipun lembaga kerakyatan tetap ada,” ujar Robison.

Ia mengatakan proses itu terlihat melalui penguatan instrumen negara, meningkatnya intervensi negara dalam ekonomi, hingga menguatnya kembali pengaruh militer dalam pemerintahan.

“Dengan itu terjadi re-militerisasi, dan ruang-ruang kewenangan nan sebelumnya diperoleh masyarakat menjadi semakin terbatas,” kata dia.

Robison menilai kondisi politik saat ini berbeda dengan situasi menjelang Reformasi 1998. Menurutnya, rezim nan berkuasa saat ini jauh lebih terkonsolidasi.

“Sekarang rezim penguasa terkonsolidasi dan terekonsiliasi,” ujarnya.

Karena itu, dia menilai perubahan politik di Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pola reformasi lama.

“Perubahan tidak bakal datang dari mengulangi Reformasi 1998, tetapi dari membangun sesuatu nan berbeda dari kegagalan masa lalu,” kata Robison. 

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia, Francisia Saveria Sika Ery Seda, menilai kitab revisi tersebut menunjukkan pergeseran penting: dari sekadar “bertahannya” oligarki menjadi “terkonsolidasinya” oligarki dalam demokrasi.

“Kesimpulan kitab 2004 tetap cukup hati-hati, bahwa oligarki memperkuat dan beradaptasi dalam demokrasi. Tetapi dua dasawarsa kemudian, kesimpulannya jauh lebih kuat: oligarki bukan hanya bertahan, tetapi mengonsolidasikan dominasinya hingga menuju apa nan disebut sebagai akhir Reformasi,” ujar Francisia.

Menurut dia, demokrasi, populisme, dan oligarki sekarang tidak lagi saling bertentangan, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Demokrasi elektoral tetap berjalan, tetapi lembaga negara semakin dikendalikan oleh elite politik dan ekonomi nan sama.

Francisia juga menyoroti gimana kitab tersebut menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai figur “outsider” nan pada akhirnya masuk ke dalam koalisi oligarki besar melalui pembangunan berbasis negara.Sementara pemerintahan Prabowo disebut sebagai puncak dari proses konsolidasi oligarki pasca-1998.

“Jika kitab tahun 2004 menjelaskan gimana oligarki memperkuat setelah jatuhnya Soeharto, maka jenis 2025-2026 menjelaskan gimana kekuatan oligarkis itu akhirnya mengonsolidasikan kekuasaan di dalam demokrasi, kapitalisme negara, dan nasionalisme ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Francisia menilai Reformasi tidak sepenuhnya kandas lantaran kebebasan berbicara, ruang akademik, dan sebagian kewenangan sipil tetap memperkuat dibanding masa Orde Baru.

Namun dia mengingatkan bahwa perubahan institusional tanpa perubahan struktur kekuasaan sosial hanya bakal membikin kerakyatan mudah dibajak elite.

“Pertanyaan besarnya sekarang adalah jika kita sepakat Reformasi telah berakhir, maka apa nan bakal datang berikutnya?” ujarnya. (H-2)