Film Maatrubhumi Disorot karena Angkat Konflik Geopolitik

Salman Khan berkedudukan sebagai Kolonel Bikkumalla Santosh Babu, di movie Maatrubhumi: May War Rest in Peace.(Dok. iDiva)

RENCANA penayangan movie Bollywood Maatrubhumi: May War Rest in Peace di Indonesia mendapat perhatian dari sejumlah pengamat. Analis geopolitik Eko Sulistyanto mengingatkan, karya sinema nan membawa muatan politik internasional perlu dicermati secara hati-hati lantaran berpotensi menimbulkan akibat nan melampaui ranah hiburan.

"Memungkinkan movie nan sarat muatan politis tayang di Indonesia tidak hanya bakal mengirim sinyal politik nan salah ke internasional, tetapi juga dapat memicu kejadian diplomatik," tuturnya dikutip pada Kamis (18/6). 

Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan mengenai movie Maatrubhumi: May War Rest in Peace nan mengangkat bentrok Lembah Galwan di perbatasan India dan Tiongkok pada 2020. Film tersebut disebut menghadirkan perspektif pandang tertentu terhadap salah satu sengketa geopolitik nan tetap menjadi perhatian di area Asia.

Sejumlah sumber nan mengikuti perkembangan pengedaran movie internasional menyebut terdapat upaya untuk memperluas jangkauan penayangan movie tersebut di Indonesia melalui strategi promosi dan pengedaran nan lebih intensif. Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan eksposur movie kepada penonton domestik.

Di luar aspek komersial, sejumlah kalangan menilai kehadiran movie berlatar bentrok antarnegara perlu dipahami dalam konteks nan lebih luas. Film tidak hanya berfaedah sebagai medium hiburan, tetapi juga dapat membentuk persepsi publik terhadap peristiwa sejarah maupun hubungan internasional.

Sebagai negara nan menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia selama ini berupaya menjaga keseimbangan hubungan dengan beragam negara. Karena itu, sejumlah pengamat menilai krusial bagi publik untuk memandang karya bertema geopolitik secara kritis dan proporsional.

Perdebatan mengenai movie nan mengangkat rumor nasionalisme dan bentrok politik sebenarnya bukan perihal baru di India. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah produksi Bollywood kerap menjadi bahan obrolan lantaran dinilai membawa pesan politik nan kuat.

Salah satu kritik pernah disampaikan Ketua Dewan Juri Festival Film Internasional India (IFFI) ke-53, Nadav Lapid, terhadap movie The Kashmir Files. 

"Membuat movie nan jelek bukanlah suatu kejahatan, tetapi filim ini adalah movie propaganda nan sangat kasar, berkarakter manipulatif, dan penuh kekerasan," ujarnya.

Kekhawatiran serupa juga pernah diungkapkan tokoh dan sutradara India Aamir Khan. Menurutnya, meningkatnya nasionalisme ekstrem berpotensi mengikis karakter inklusif nan selama ini menjadi kekuatan perfilman India.

"Sentimen intoleransi dan nasionalisme ekstrem nan semakin memuncak di dalam negeri ini sedang menghancurkan inklusivitas nan semestinya dimiliki oleh film," katanya.

Di Indonesia, sejumlah pelaku industri imajinatif menilai movie dengan muatan politik nan kuat perlu ditempatkan dalam konteks nan tepat agar tidak memunculkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Jika movie nan penuh nuansa politis ditayangkan di bioskop kita, ini tidak bakal mempengaruhi perkembangan movie lokal, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan kesalahpahaman dalam masyarakat," kata seorang sutradara Indonesia.

Karena itu, sejumlah pihak berambisi proses peninjauan oleh lembaga mengenai dilakukan secara jeli dan profesional. Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perkembangan industri perfilman nasional, dan sensitivitas terhadap dinamika hubungan internasional. (Z-10)